BALI, tanjungselor.id – Pemerintah Kabupaten Bulungan berkomitmen menjaga lingkungan dan memberdayakan masyarakat adat, dalam melakukan kegiatan pembangunan.
Hal ini menjadi penegasan Bupati Bulungan Syarwani saat hadir sebagai pembicara dalam Forum Nasional Pekan Iklim 2025 di Bali, Senin (25/8/2025).
Bupati menegaskan, bahwa pembangunan di daerahnya tidak hanya fokus pada infrastruktur dan ekonomi, tetapi juga kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat yang menjaganya.
Ia menjelaskan, Bulungan telah memiliki peraturan daerah sejak 2016 yang mengakui Masyarakat Hukum Adat (MHA).
“Komitmen ini diperkuat dengan diterbitkannya dua SK Bupati yang mengakui dan melindungi MHA,” ujarnya dalam talk show yang disiarkan langsung di laman media pekan iklim nasional.
Salah satu yang mendapat pengakuan, sebutnya, adalah Masyarakat Punan Batu Benau, yang berhasil menjaga lebih dari 4.000 hektare hutan dan mendapatkan apresiasi dari Menteri Kehutanan.
Selain itu, melalui SK Bupati juga mengakui keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Punan Tugung di Kecamatan Sekatak.
“Alhamdulillah, Bulungan telah menetapkan dua SK perlindungan dan pengakuan masyarakat hukum adat. Mereka bukan hanya bagian dari sejarah, tetapi juga garda terdepan dalam menjaga kelestarian hutan,” ujarnya.
Syarwani menambahkan, perhatian pemerintah tidak berhenti pada status hukum. Pemkab Bulungan juga mendorong program pemberdayaan agar masyarakat adat bisa mendapatkan manfaat ekonomi dari kawasan yang mereka jaga tanpa merusak hutan.
Hal ini dinilai penting agar kesejahteraan mereka bisa meningkat tanpa harus mengorbankan kelestarian alam.
“Yang kita dorong adalah bagaimana masyarakat hukum adat bisa mendapatkan manfaat ekonomi dari hutan yang mereka jaga secara turun-temurun. Prinsipnya, pembangunan harus selaras dengan pelestarian,” jelasnya.
Menurut Bupati, arah kebijakan tersebut sejalan dengan upaya nasional dalam menurunkan emisi karbon serta mendorong pembangunan berkelanjutan.
Bulungan, dengan luas kawasan hutan yang signifikan, diharapkan bisa menjadi contoh daerah yang mampu menyeimbangkan aspek pembangunan dan konservasi.
“Isu perubahan iklim bukan hanya isu global, tapi juga menyentuh langsung ke daerah. Kami di Bulungan ingin menunjukkan bahwa pembangunan daerah bisa dilakukan tanpa harus mengorbankan kelestarian lingkungan,” ungkap Syarwani dalam forum berskala nasional ini.
Forum Pekan Iklim Nasional 2025 sendiri dihadiri ratusan peserta dari berbagai daerah, lembaga pemerintah, akademisi, hingga organisasi masyarakat sipil.
Kehadiran Bulungan menjadi sorotan karena dinilai sebagai salah satu daerah yang konsisten dalam memberi perhatian pada keberadaan masyarakat hukum adat di Kalimantan Utara.
“Ke depan, Pemkab Bulungan akan terus memperkuat sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga swasta agar pengelolaan hutan berbasis kearifan lokal dapat menjadi penopang utama pembangunan daerah,” pungkasnya. (*/Adv)
