TANA TIDUNG, tanjungselor.id – Wakil Bupati Tana Tidung, Sabri, menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan jantung dari tata kelola pemerintahan yang baik.
Karena itu, setiap rupiah yang dikelola pemerintah harus dipertanggungjawabkan secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien.
Hal tersebut disampaikannya saat membuka Forum Group Discussion (FGD) Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 di Tideng Pale, yang berlangsung di Pendopo Djaparudin, Jalan Inhutani, Tideng Pale, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung, Kalimantan Utara ( Kaltara ), Kamis (18/9/2025).
“Pengelolaan keuangan daerah adalah jantung dari good governance. Setiap rupiah yang dikelola pemerintah daerah harus transparan, akuntabel, efektif, dan efisien,” kata Sabri.
Menurutnya, regulasi Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 hadir sebagai pedoman utama dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pengawasan keuangan daerah.
“Di Tana Tidung, regulasi ini sangat relevan untuk memperkuat kualitas perencanaan dan penganggaran, demi tercapainya visi pembangunan menuju daerah yang berdaya saing, adil, dan sejahtera,” ujarnya.
Sabri juga memaparkan sejumlah capaian Tana Tidung di bidang tata kelola keuangan.
Kabupaten ini berhasil meraih nilai SAKIP dengan kategori BB, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI selama tujuh tahun berturut-turut, serta peringkat 1 MCP KPK dan SPI KPK se-Kaltara pada 2024.
“Prestasi ini adalah bukti komitmen kita terhadap transparansi dan integritas, tapi jangan sampai membuat kita puas diri. Justru capaian ini harus menjadi motivasi untuk terus berbenah,” tegasnya.
Ia menekankan agar seluruh kepala OPD hingga pejabat eselon yang hadir benar-benar mengikuti jalannya FGD secara utuh, sehingga mampu menyamakan persepsi dan memperkuat komitmen dalam penerapan tata kelola keuangan sesuai aturan.
“FGD ini harus melahirkan rekomendasi konkret yang bisa langsung diimplementasikan. Tujuannya agar pengelolaan keuangan daerah semakin efisien dan akuntabel,” jelasnya.
Sabri juga menambahkan, keberhasilan tata kelola keuangan tidak hanya diukur dari capaian angka atau predikat.
“Yang terpenting adalah sejauh mana APBD benar-benar memberi manfaat nyata, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat Tana Tidung,” tutupnya. (*/adv)
