TANJUNG SELOR, tanjungselor.id – Komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) dalam memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis data kembali membuahkan hasil. Pada Semester I Tahun 2026, Pemprov Kaltara berhasil meraih peringkat pertama Indeks Kualitas Data Aparatur Sipil Negara (IKADA) kategori pemerintah provinsi di wilayah kerja Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara (BKN) Banjarbaru, Kalimantan Selatan.
Capaian tersebut menjadi indikator penting bahwa kualitas pengelolaan data ASN di lingkungan Pemprov Kaltara telah berada pada level sangat baik. Bukan sekadar prestasi administratif, kualitas data ASN yang akurat juga menjadi fondasi utama dalam mendukung tata kelola keuangan daerah yang efektif, transparan, dan akuntabel.
Berdasarkan hasil pengukuran BKN, Pemprov Kaltara memperoleh skor 99,53 dengan predikat “Tinggi”, mengungguli tiga provinsi lainnya di wilayah Kanreg VIII, yakni Kalimantan Timur dengan skor 99,38, Kalimantan Tengah 99,26, dan Kalimantan Selatan 99,02.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kaltara, Dr. Andi Amriampa, S.Sos., M.Si., menjelaskan bahwa IKADA merupakan instrumen nasional yang digunakan BKN untuk mengukur kualitas data ASN melalui empat indikator utama, yaitu kelengkapan, ketepatan waktu, akurasi, dan konsistensi data.
“Seluruh data kepegawaian yang telah terunggah dan terintegrasi dalam sistem BKN dievaluasi secara menyeluruh. Dari empat pemerintah provinsi di wilayah Kanreg VIII, Pemprov Kaltara memperoleh nilai tertinggi,” ujarnya.
Ia menegaskan, kualitas data ASN memiliki peran strategis dalam mendukung berbagai kebijakan pemerintah, mulai dari perencanaan kebutuhan pegawai, promosi dan mutasi, pengembangan kompetensi, hingga pengelolaan belanja pegawai yang menjadi salah satu komponen terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Dengan data yang valid dan mutakhir, proses penganggaran belanja pegawai dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran, meminimalkan potensi kesalahan administrasi, serta memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Andi menambahkan, meskipun telah meraih peringkat tertinggi, pembaruan data ASN akan terus dilakukan secara berkelanjutan mengikuti setiap perubahan administrasi kepegawaian.
“Ini baru hasil evaluasi Semester I Tahun 2026. Tantangan kami adalah mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas data melalui pembaruan yang konsisten sehingga seluruh informasi ASN selalu akurat dan sesuai kondisi terkini,” katanya.
Keberhasilan ini sekaligus mencerminkan sinergi seluruh perangkat daerah dalam membangun sistem pemerintahan berbasis data yang andal. Data ASN yang berkualitas tidak hanya mendukung pelayanan kepegawaian, tetapi juga menjadi landasan penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan, pengendalian anggaran, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
Dengan raihan tersebut, Pemprov Kaltara semakin memperkuat posisinya sebagai salah satu pemerintah daerah yang konsisten membangun tata kelola pemerintahan modern, digital, dan akuntabel, sejalan dengan upaya mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, efisien, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. (*/adv)
