TANJUNG SELOR, tanjungselor.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) terus memperkuat langkah menuju pembangunan berkelanjutan melalui percepatan implementasi Proyek Karbon Biru Mangrove for Coastal Resilience (M4CR). Program ini tidak hanya berorientasi pada pelestarian ekosistem mangrove, tetapi juga menjadi peluang strategis untuk meningkatkan nilai ekonomi daerah melalui pemanfaatan karbon biru (blue carbon).
Dari sisi tata kelola pemerintahan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kaltara memandang proyek tersebut sebagai bagian dari upaya mengoptimalkan pengelolaan aset daerah berbasis sumber daya alam yang berkelanjutan. Melalui perencanaan keuangan yang terintegrasi dan penguatan tata kelola aset, proyek M4CR diharapkan mampu memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan pesisir.
Komitmen tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi bersama jajaran Kementerian Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia di Kantor Gubernur Kaltara, Selasa (14/7/2026), yang dipimpin langsung Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., didampingi Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kemenko Pangan, Nani Hendiarti.
Gubernur Zainal menegaskan bahwa Pemprov Kaltara siap mendukung percepatan pelaksanaan program M4CR, khususnya pada Sub-Komponen 1.4 yang berfokus pada rehabilitasi dan perlindungan kawasan mangrove.
Menurutnya, mangrove merupakan aset ekologis yang memiliki nilai strategis bagi daerah. Selain berfungsi melindungi garis pantai, menjaga keanekaragaman hayati, dan mengurangi dampak perubahan iklim, kawasan mangrove juga berpotensi menjadi sumber pendapatan melalui skema perdagangan karbon.
“Program ini tidak hanya menjaga kelestarian lingkungan, tetapi juga memberikan nilai ekonomi yang dapat dirasakan oleh masyarakat pesisir,” ujar Gubernur Zainal.
BPKAD Kaltara menilai keberhasilan program tersebut akan memperkuat tata kelola keuangan daerah yang semakin adaptif terhadap konsep ekonomi hijau (green economy) dan pembangunan rendah karbon. Pengelolaan aset daerah yang memperhatikan aspek lingkungan dinilai mampu menciptakan nilai tambah sekaligus mendukung keberlanjutan fiskal daerah dalam jangka panjang.
Untuk mempercepat implementasi, Pemprov Kaltara juga memperkuat sinergi dengan pemerintah kabupaten yang memiliki kawasan mangrove potensial, yakni Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tana Tidung, dan Kabupaten Nunukan. Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci agar rehabilitasi mangrove berjalan optimal sekaligus membuka peluang pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Kaltara Ingkong Ala, Sekretaris Daerah Provinsi Kaltara H. Denny Harianto, Bupati Nunukan H. Irwan Sabri, perwakilan pemerintah kabupaten/kota se-Kaltara, Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan, serta Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah, Pemprov Kaltara optimistis Proyek Karbon Biru M4CR tidak hanya memperkuat ketahanan kawasan pesisir dan menjaga kelestarian mangrove, tetapi juga menjadi fondasi baru dalam pengelolaan aset daerah yang produktif, bernilai ekonomi tinggi, dan berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat Kalimantan Utara. (adv)
