NUNUKAN, tanjungselor.id — Pemerintah Kabupaten Nunukan terus memperkuat koordinasi dan kerja sama dengan perwakilan Republik Indonesia di Malaysia dalam menangani berbagai persoalan strategis di kawasan perbatasan, termasuk pendidikan anak Pekerja Migran Indonesia (PMI), perlindungan PMI, konektivitas, hingga pengembangan ekonomi masyarakat.
Komitmen tersebut mengemuka dalam kunjungan silaturahmi Konsul Konsulat Republik Indonesia (KRI) Tawau, Malaysia, ke Ruang Kerja Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan, Rabu (7/10/2026).
Pertemuan tersebut menjadi ruang untuk memperkuat komunikasi lintas lembaga sekaligus membahas sejumlah isu yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat di kawasan perbatasan Nunukan–Tawau.
Salah satu perhatian utama yang dibahas adalah keberlanjutan pendidikan anak-anak PMI di Malaysia yang akan melanjutkan pendidikan jenjang menengah di Kabupaten Nunukan.
Saat ini, fasilitas pendidikan berbasis beasiswa yang tersedia diperkirakan baru mampu menampung sekitar 500 hingga 600 siswa. Sementara itu, masih terdapat sekitar 900 anak PMI yang membutuhkan fasilitasi untuk melanjutkan pendidikan di Indonesia.
KRI Tawau mendorong adanya skema kerja sama dan penguatan kapasitas sejumlah sekolah di Nunukan, di antaranya SMK Negeri 1 Nunukan, Mutiara Bangsa Sebatik, hingga Pesantren Hidayatullah.
Menurutnya, kehadiran anak-anak PMI untuk melanjutkan pendidikan di Nunukan tidak hanya menyangkut pemenuhan hak pendidikan, tetapi juga berpotensi memberikan dampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat setempat.
Kebutuhan tempat tinggal, konsumsi, transportasi, perlengkapan sekolah, dan kebutuhan sehari-hari para siswa turut menciptakan aktivitas ekonomi bagi masyarakat Nunukan.
Dorong Tata Kelola Ekonomi Perbatasan
Pembahasan juga berkembang pada potensi ekonomi kawasan perbatasan serta tingginya kebutuhan tenaga kerja di Sabah, Malaysia, yang selama ini banyak dipenuhi oleh PMI.
Kondisi tersebut dinilai perlu diikuti dengan penguatan tata kelola perdagangan dan aktivitas ekonomi lintas batas agar memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat sekaligus tetap berada dalam koridor hukum.
Salah satu gagasan yang dibahas adalah perlunya regulasi atau skema khusus kawasan perbatasan yang dapat mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, memperjelas legalitas perdagangan, serta mengurangi potensi terjadinya penyelundupan.
Bagi Kabupaten Nunukan, penguatan tata kelola tersebut penting mengingat posisi wilayah sebagai salah satu beranda depan negara yang memiliki hubungan ekonomi dan sosial sangat erat dengan wilayah Sabah.
Pelayanan Transportasi Laut Turut Jadi Perhatian
Selain pendidikan dan ekonomi, pertemuan juga membahas pelayanan transportasi laut rute Nunukan–Tawau.
KRI Tawau menyampaikan perkembangan tindak lanjut atas aspirasi para pengusaha feri, khususnya terkait penyesuaian tarif tiket, biaya timbangan barang bawaan penumpang, serta peningkatan pelayanan di Pelabuhan Tawau.
Berbagai masukan tersebut diharapkan dapat ditindaklanjuti melalui koordinasi antarpihak sehingga konektivitas Nunukan–Tawau dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan memberikan kepastian bagi masyarakat maupun pelaku usaha.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan yang mewakili Bupati Nunukan menyambut baik kunjungan KRI Tawau serta berbagai peluang kolaborasi yang dibahas dalam pertemuan tersebut.
Pemkab Nunukan menegaskan komitmennya untuk terus membangun sinergi dengan KRI Tawau, pemerintah pusat, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya dalam menangani persoalan kawasan perbatasan.
Kerja sama tersebut diarahkan untuk memperkuat pelayanan publik, memastikan akses pendidikan bagi anak-anak PMI, mendukung perlindungan PMI, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat perbatasan secara legal dan berkelanjutan.
Pertemuan ditutup dengan komitmen bersama untuk mengawal dan menindaklanjuti sejumlah agenda strategis yang telah dibahas. Langkah tersebut diharapkan semakin memperkuat hubungan Nunukan–Tawau sekaligus menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat di kawasan perbatasan.
Pemkab Nunukan memandang penguatan kerja sama perbatasan bukan hanya menyangkut hubungan antarwilayah, tetapi juga memastikan masyarakat perbatasan memperoleh akses pendidikan, perlindungan, konektivitas, dan peluang ekonomi yang semakin baik. (*/adv)
