TANA TIDUNG, tanjungselor.id – Bupati Tana Tidung, Ibrahim Ali, menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Tana Tidung dalam mendukung program nasional percepatan akses keuangan daerah. Hal itu disampaikannya saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2025 yang digelar di Balai Kartini, Jakarta Selatan, pekan kemarin.
“Kami hadir mewakili Pemerintah Kabupaten Tana Tidung untuk mendukung penuh upaya nasional memperluas akses keuangan hingga ke tingkat daerah,” ujar Ibrahim Ali di sela kegiatan tersebut.
Rakornas yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini mengusung tema “Memperkuat Ketahanan Ekonomi Nasional Melalui Peningkatan Akses Keuangan Daerah.” Forum tersebut menjadi wadah kolaborasi lintas sektor untuk memperluas layanan keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk di wilayah terpencil.
Acara dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara, antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardana, Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Wiyagus, serta Kabareskrim Polri Komjen Pol Syahar Diantono. Turut hadir pula para kepala daerah dari seluruh Indonesia.
Menurut Ibrahim Ali, pemerataan akses keuangan menjadi fondasi penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi daerah. “Pemerataan akses keuangan bukan hanya soal layanan perbankan, tapi juga bagaimana masyarakat di daerah memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang,” katanya.
Ia menilai, Rakornas ini menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga keuangan. “Sinergi ini sangat dibutuhkan agar kebijakan keuangan tidak berhenti di tataran pusat, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya di tingkat masyarakat,” ujarnya.
Rakornas TPAKD 2025 juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan aparat penegak hukum dalam menciptakan ekosistem keuangan yang inklusif dan berdaya saing.
“Kami ingin kolaborasi ini tidak berhenti di forum, tetapi diterjemahkan dalam kebijakan nyata yang memperkuat ketahanan ekonomi daerah,” tutur Ibrahim Ali. (adv)
