BULUNGAN, tanjungselor.co – Persoalan batas desa di Bulungan hingga kini belum tuntas. Untuk itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bulungan mendorong Pemda Bulungan untuk segera menyelesaikan permasalahan tersebut.
Ketua DPRD Kabupaten Bulungan, Riyanto mengatakan bahwa DPRD Bulungan mendorong Pemda Bulungan untuk mempercepat penyelesaian tapal batas desa di Bulungan.
“Terkait dengan tapal batas desa, kami mendorong pemerintah, baik itu pemerintah desa maupun kabupaten, untuk mempercepat penyelesaiannya tapal batas,” kata Riyanto kepada wartawan.
Dikatakan, penyelesaian tapal batas ini erat kaitannya dengan rencana pemekaran Ibu Kota Provinsi Kaltara. Sebab, pemekaran tidak bisa dilakukan jika persoalan tapal batas desa belum selesai.
“Kalau masalah batas desa belum klir, bagaimana mau pemekaran wilayah,” ungkapnya.
Oleh karena itu, DPRD Bulungan terus berupaya dan mendorong pemerintah daerah untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Saat ini, ada beberapa tapal batas yang belum rampung.
Salah satunya, Desa Jelarai yang belum menemukan kesepakatan mengenai batas antar desanya. Karena itu, DPRD Bulungan mendorong percepatan penyelesaian masalah tersebut terlebih lagi Desa Jelarai direncanakan untuk dipisahkan menjadi dua desa.
“Ini penting untuk diselesaikan terlebih dahulu,” ujarnya.
Pembicaraan mengenai pemekaran desa ini, menurut Riyanto, bukanlah pembahasan baru. Bahkan, rencana ini telah mendapatkan persetujuan dari masyarakat.
“Masyarakat maunya desa mereka dimekarkan, ini juga syarat untuk mencapai status kota madya, yakni pemekaran desa dan kecamatan,” jelasnya
Jelarai dianggap layak untuk dimekarkan secara administrasi maupun geografis. Sehingga, peluangnya besar untuk dimekarkan. Namun, ia menekankan bahwa aturan dan hal teknis harus diperhatikan dengan baik.
“Sekarang ini sudah dibentuk tim untuk pemekaran desa,” bebernya.
Dalam hal ini, Riyanto menyakini bahwa secara administrasi, Jelarai sudah disiapkan untuk dimekarkan. Hal ini terlihat dari penyelesaian administrasi dan pembentukan tim untuk pemekaran desa.
“Tetapi, bukan hanya di Desa Jelarai, semua batas desa yang belum klir kita dorong untuk segera diselesaikan agar tidak menjadi masalah dikemudian hari,” imbuh politisi Partai Golkar ini. (Adv)
