TANA TIDUNG, tanjungselor.id — Wakil Bupati (Wabup) Tana Tidung, Sabri, menegaskan penurunan angka stunting tidak boleh hanya tercatat dalam laporan statistik, tetapi harus benar-benar mencerminkan kondisi balita di lapangan.
Pesan itu disampaikannya saat membuka Sosialisasi Petunjuk Teknis Aksi Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting serta Bimbingan Teknis Penginputan Web Aksi Bangda di ruang rapat Bappeda, Senin (1/9/2025).
Dalam sambutannya, Sabri menyinggung target nasional penurunan prevalensi stunting sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045. Pemerintah pusat menetapkan target prevalensi stunting nasional sebesar 18,8 persen pada 2025.
“Berdasarkan data operasi timbang Agustus 2024, prevalensi stunting di Tana Tidung sebesar 9,94 persen dari total balita yang diukur. Angka ini menurun dari tahun sebelumnya sebesar 10,27 persen,” kata Sabri.
Ia menyebut, hasil Survei Kesehatan Indonesia menunjukkan tren serupa. Prevalensi stunting di Tana Tidung tahun 2023 tercatat 15,1 persen, kemudian turun menjadi 7,4 persen pada 2024 berdasarkan dokumen hasil survei SSGI.
Menurutnya, capaian tersebut tidak boleh berhenti sebagai angka statistik semata. “Saya minta penurunan ini juga tercermin di lapangan, bahwa balita di Tana Tidung sehat secara gizi dan pertumbuhannya,” ujarnya.
Sabri menekankan penanganan stunting tidak bisa hanya dibebankan pada sektor kesehatan. Kolaborasi lintas sektor — pendidikan, pangan, infrastruktur, pemberdayaan masyarakat hingga dunia usaha — dinilai penting untuk mencapai target.
“Untuk itu, saya berpesan kepada Tim Percepatan Penurunan Stunting agar bekerja sama melakukan intervensi yang tepat. Mari jadikan kegiatan ini sebagai momentum memperkuat kolaborasi, demi terwujudnya generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing,” tuturnya.
Acara ini menghadirkan narasumber dari Tim INEY Bangda Kemendagri, Imam Al Muttaqin dan Muhammad Anas, serta diikuti operator dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. (adv)
