BUNYU, tanjungselor.co – Pulau Bunyu sebagai bagian dari Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara (Kaltara) merupakan salah satu wilayah kepulauan yang memiliki banyak potensi sumber daya alam.
Bahkan sejak puluhan tahun silam, pulau yang berada di kawasan terluar kabupaten Bulungan, sudah banyak menyumbang kekayaan ke negara, melalui sumber daya alam yang dihasilkan, yakni minyak bumi, gas dan juga batu bara.
Posisi pulau ini juga strategis. Apalagi berada di dekat perbatasan antara 3 negara. Yakni Indonesia, Malaysia dan Filipina.
Dr Ir Suheriyatna MSi saat tiba di Pulau Bunyu cukup kagum dengan telah terbangunnya pelabuhan baru di kecamatan itu.
Sekarang warga tak lagi harus menumpang di pelabuhan milik Pertamina. Anggaran pembangunan pelabuhan ini bukan dari APBD. Melainkan dari pusat, dalam hal ini Kementerian Perhubungan.
Dukungan dari pusat sangat dibutuhkan untuk Pulau Bunyu, di tengah keterbatasan anggaran pemerintah daerah.
Salah satu peluang untuk bisa mendapatkan anggaran pusat, kata Suheriyatna, adalah dengan menjadikan Bunyu masuk daftar pulau terluar di Indonesia.
Senada disampaikan Syarif Al Mahdali, anggota DPRD Kaltim dan Kaltara 2009-2019. Menurut dia, Bunyu berpotensi mendapat “kue” dari pusat, jika ada yang mendorong.
“Bang Yatna –sapaan akrab Suheriyatna, mampu untuk mengawal itu. Apalagi dengan pengalamannya di Kementerian PUPR. Kami yakin, kalau ini dikawal, Bunyu akan mendapat kucuran dana dari pusat. Sehingga infrastruktur terbangun, ekonomi di Bunyu akan terdongkrak. Dan masyarakat sejahtera,” imbuhnya.
Sebagaimana diketahui, saat ini hanya ada dua pulau yang mendapat status tersebut di Bumi Benuanta – Sebutan Kaltara. Yakni Pulau Sebatik dan Karang Unarang yang keduanya berada di Kabupaten Nunukan.
Penetapan status tersebut, diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar
Untuk diketahui juga, Bunyu memiliki luas 198,32 kilometer persegi. Pulau Bunyu juga menjadi salah satu menyumbang devisa yang besar untuk negara dari komoditi tambang dan migas.
Selain potensi tersebut, kondisi geografis juga dinilai memenuhi kriteria karena tergolong pulau yang dekat dengan negara lain. Disamping itu, kondisi sosial kemasyarakatan yang rentan alami ketimpangan saat komoditi migasnya habis, patut mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat. (*)
