Infrastruktur Wilayah Perbatasan Harus Mendapat Prioritas Negara
SEBATIK, tanjungselor.co – Sejumlah warga Desa Tanjung Karang, Kecamatan Sebatik mengeluhkan minimnya infrastruktur di desanya. Warga mengakui, jalan-jalan utama di wilayah Sebatik, termasuk jalan lingkar Sebatik yang juga melintas di desa mereka kondisinya bagus. Hanya saja, jalan lingkungan desa belum memadahi.
Demikian keluhan disampaikan oleh warga Desa Tanjung Karang, saat bertatap muka dengan Dr Ir H Suheriyatna MSi, dari Tim Pemantau dan Evaluasi Proyek Strategis Nasional (TPE-PSN) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) saat singgah ke desa tersebut, Kamis (22/12/2022).
Kehadiran Suheriyatna meninjau, sekaligus melakukan pemantauan terhadap sejumlah ruas jalan di Sebatik yang ditangani oleh Pemerintah Pusat melalui APBN (anggaran pendapatan dan belanja nasional). Juga meninjau PLBN (pos lintas batas Negara) Sei Pancang.
Diketahui, Sebatik merupakan wilayah perbatasan Negara, sekaligus masuk dalam daftar pulau kecil terluar, sesuai dengan Perpres Nomor 6 Tahun 2017. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan di Sebatik, masuk dalam proyek strategis nasional. Termasuk ruas jalan dan PLBN.
Menanggapi keluhan warga di Tanjung Karang, Suheriyatna mengatakan, seharusnya Pemerintah ‘hadir’ mengatasi minimnya infrastruktur seperti yang dikeluhkan masyarakat di Sebatik. Apalagi Sebatik merupakan pulau terluar dan berada di perbatasan Negara. Di mana, sudah semestinya mendapat perhatian penuh oleh Negara.
“Wilayah perbatasan merupakan beranda terdepan Negara. Untuk itu, ketika keluhan seperti yang disampaikan warga ini, harus cepat direspons. Negara harus hadir. Apalagi ada dasar kuat, Sebatik masuk dalam daftar pulau kecil terluar,” tegasnya.
Sebagai tim pemantau dan evaluasi PSN, Suheriyatna mengatakan, apa yang menjadi keluhan masyarakat Tanjung Karang ini menjadi atensi, untuk disampaikan ke Pusat. Utamanya di jajaran Kementerian PUPR.
Tak hanya infrastruktur jalan dan jembatan di desa, hal lain yang dikeluhkan masyarakat adalah persoalan air bersih. Menurut Suheriyatna, hal tersebut juga menjadi atensi dan bahan evaluasi yang perlu direspons cepat. “Tak hanya di Tanjung Karang ini. Di beberapa daerah lainnya, juga perlu menjadi perhatian penuh. Wilayah perbatasan, harus mendapat prioritas untuk pemenuhan infrastruktur, utamanya infrastruktur dasar. Seperti air bersih, listrik dan lainnya,” imbuh dia. (*)
