JAKARTA, tanjungselor.id – Di tengah upaya memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) bergerak cepat membuka jalan bagi ribuan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar mampu naik kelas dan bersaing di pasar nasional hingga internasional.
Komitmen itu ditunjukkan langsung Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., saat melakukan pertemuan strategis dengan Wakil Menteri UMKM RI, Helvi Yuni Moraza, di Kantor Kementerian UMKM, Jakarta, Senin (22/6).
Didampingi Anggota Komisi VII DPR RI, Hj. Rahmawati, S.H., Gubernur Zainal membawa misi besar: memastikan pelaku UMKM di wilayah perbatasan mendapatkan dukungan nyata dari pemerintah pusat agar mampu menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah.
“UMKM bukan hanya sektor usaha biasa. Mereka adalah tulang punggung ekonomi masyarakat, penyerap tenaga kerja terbesar, sekaligus motor penggerak ekonomi daerah,” ujar Zainal dalam pertemuan tersebut.
UMKM Kaltara Tumbuh, Namun Masih Hadapi Tantangan
Data Pemprov Kaltara menunjukkan saat ini terdapat 51.840 UMKM yang tersebar di lima kabupaten/kota. Sektor tersebut berkontribusi sekitar 5,51 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kaltara setiap tahunnya.
Meski terus berkembang, berbagai tantangan masih membayangi pelaku usaha. Mulai dari keterbatasan akses modal, rendahnya daya saing produk, minimnya infrastruktur pemasaran, hingga belum optimalnya hilirisasi produk unggulan daerah.
Menurut Zainal, tantangan tersebut tidak bisa diselesaikan sendiri oleh pemerintah daerah. Diperlukan sinergi kuat antara pemerintah pusat, daerah, perbankan, lembaga pembiayaan, hingga dunia usaha.
“Kami telah memetakan sejumlah isu strategis yang perlu mendapat perhatian bersama agar UMKM Kaltara bisa berkembang lebih cepat, lebih kuat, dan lebih kompetitif,” tegasnya.
Usulkan Sembilan Program Prioritas
Sebagai langkah konkret, Pemprov Kaltara mengajukan dukungan anggaran kepada Kementerian UMKM untuk merealisasikan sembilan program prioritas yang dinilai mampu menjadi katalis percepatan pertumbuhan UMKM.
Program tersebut meliputi:
- Sertifikasi Halal
- Pelatihan Kewirausahaan
- Business Matching dengan perbankan dan lembaga keuangan
- Bantuan alat produksi
- Fasilitasi pendamping UMKM
- Pembangunan Plaza UMKM
- Fasilitasi promosi produk UMKM
- Penguatan Rumah Kemasan
- Fasilitasi Galeri Dekranasda
Kesembilan program ini dirancang untuk menjawab persoalan yang selama ini dihadapi pelaku usaha, mulai dari peningkatan kualitas produk, legalitas usaha, akses pembiayaan, hingga perluasan pasar.
Potensi Tambahan Ekonomi Rp102 Miliar per Tahun
Dampak yang diharapkan dari program tersebut tidaklah kecil. Berdasarkan proyeksi yang disusun Pemprov Kaltara, implementasi sembilan program prioritas itu berpotensi menghasilkan tambahan aktivitas ekonomi daerah hingga Rp102 miliar setiap tahun.
Lebih dari itu, program ini diproyeksikan mampu membuka 500 hingga 1.000 lapangan kerja baru, melahirkan 50 produk unggulan berorientasi ekspor, menghasilkan 240 sertifikasi halal baru, serta mendorong lahirnya 200 kekayaan intelektual (KI) dari pelaku UMKM.
Tak hanya itu, sedikitnya 1.000 UMKM ditargetkan naik kelas, sementara 300 UMKM lainnya diharapkan mampu menembus pasar modern dan platform digital.
Target tersebut menjadi penting mengingat Kaltara memiliki beragam produk unggulan berbasis sumber daya lokal, mulai dari hasil perikanan, pertanian, kerajinan, hingga produk ekonomi kreatif yang memiliki peluang besar menembus pasar yang lebih luas.
Siapkan Plaza UMKM di Hutan Kota Bundahayati
Keseriusan Pemprov Kaltara tidak berhenti pada pengajuan program. Berbagai dukungan pendukung telah dipersiapkan agar program dapat langsung berjalan ketika mendapat persetujuan pemerintah pusat.
Di antaranya penyediaan regulasi pendukung, basis data UMKM yang terintegrasi, kesiapan bangunan Rumah Kemasan, hingga penyediaan lahan strategis di kawasan Hutan Kota Bundahayati sebagai lokasi pembangunan Plaza UMKM.
Keberadaan Plaza UMKM nantinya diharapkan menjadi pusat promosi, pemasaran, dan pengembangan produk unggulan daerah yang mampu menarik minat wisatawan maupun investor.
Kementerian UMKM Beri Sinyal Positif
Usulan yang dibawa Gubernur Zainal mendapat respons positif dari Wakil Menteri UMKM RI, Helvi Yuni Moraza.
Pemerintah pusat menilai program yang diajukan memiliki arah yang jelas dalam memperkuat ekosistem UMKM, terutama di daerah perbatasan yang memiliki tantangan dan potensi tersendiri.
Sebagai tindak lanjut, Kementerian UMKM berencana melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Utara pada Juli mendatang guna melihat langsung kondisi lapangan sekaligus mematangkan langkah kolaborasi yang akan dilakukan.
Pertemuan ini menjadi sinyal kuat bahwa pembangunan ekonomi Kaltara tidak hanya bertumpu pada sektor industri besar dan investasi strategis, tetapi juga memberi ruang yang luas bagi tumbuhnya ekonomi rakyat melalui UMKM yang tangguh, modern, dan berdaya saing global.
Dengan dukungan pemerintah pusat, harapan agar UMKM Kaltara mampu naik kelas dan menjadi kekuatan ekonomi baru di wilayah perbatasan Indonesia kini semakin terbuka lebar. (*/adv)
