Didukung Anggota DPR RI Dapil Kaltara, Rahmawati: Masyarakat Lokal Jangan jadi Penonton
TANJUNG SELOR – Kabar baik bagi masyarakat Kalimantan Utara (Kaltara). Rencana pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) milik Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI di Kawasan Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor kini memasuki tahap krusial. Setelah seluruh proses legalitas lahan rampung, proyek yang digadang-gadang menjadi pusat pengembangan keterampilan tenaga kerja tersebut segera memasuki tahapan tender.
Kehadiran BLK dinilai menjadi langkah strategis untuk menjawab tantangan besar yang tengah dihadapi Kaltara, yakni menyiapkan sumber daya manusia (SDM) lokal yang kompeten di tengah derasnya arus investasi dan pembangunan proyek-proyek strategis nasional.
Anggota DPR RI Dapil Kaltara, Hj. Rahmawati Zainal, S.H., menegaskan bahwa keberadaan BLK sangat penting agar masyarakat lokal tidak hanya menjadi penonton, tetapi mampu menjadi pelaku utama dalam berbagai peluang kerja yang tercipta.
Menurutnya, kebutuhan tenaga kerja pada sektor industri, konstruksi, hingga kawasan industri akan terus meningkat dalam beberapa tahun mendatang. Karena itu, kesiapan keterampilan masyarakat harus dipersiapkan sejak dini.
“Harapannya ada pengumuman lebih awal terkait kebutuhan tenaga kerja. Apalagi kita juga sedang menyiapkan BLK agar tenaga kerja lokal bisa dipersiapkan sesuai kebutuhan industri,” ujar Rahmawati.
Pernyataan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa pembangunan BLK bukan sekadar proyek fisik, melainkan investasi jangka panjang dalam meningkatkan kualitas SDM Kaltara.
Sinergi Daerah dan Pusat
Plt Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltara, H. Asnawi, S.Sos., M.Si., menjelaskan bahwa seluruh proses administrasi dan legalitas lahan kini telah tuntas. Lahan yang sebelumnya merupakan aset Pemerintah Provinsi Kaltara secara resmi telah diserahkan kepada Kemenaker RI melalui mekanisme balik nama sertifikat.
“Secara legalitas sudah kita serahkan ke Kemenaker RI. Legalitas itu berupa balik nama sertifikat dari Pemprov Kaltara,” jelas Asnawi.
Ia menuturkan, realisasi pembangunan BLK merupakan hasil kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Pemprov Kaltara menyiapkan lahan dan seluruh persyaratan administrasi, sementara dukungan politik dan aspirasi dari DPR RI menjadi penguat percepatan program tersebut di tingkat kementerian.
“Dari daerah merencanakan pembangunan BLK berupa pelepasan hak pemerintah daerah atas lahan, dan Ibu Rahmawati mensupport dari pusat untuk mengingatkan kementerian,” katanya.
Tender Juli, Pembangunan Dimulai Agustus
Saat ini Kemenaker RI tengah menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagai tahapan akhir sebelum proses lelang dilaksanakan. Berbagai dokumen pendukung seperti desain bangunan, kajian lingkungan, hingga perencanaan teknis disebut telah selesai disiapkan.
Apabila penyusunan anggaran berjalan sesuai jadwal, tender terbuka diproyeksikan dimulai pada awal Juli 2026. Setelah proses penetapan pemenang selesai, pembangunan fisik BLK ditargetkan mulai dikerjakan pada awal Agustus 2026.
Seluruh pembiayaan pembangunan gedung, fasilitas pelatihan, hingga peralatan praktik akan ditanggung sepenuhnya oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI.
Lokasi Strategis Penyangga Kawasan Industri
BLK akan berdiri di kawasan KBM Tanjung Selor yang memiliki posisi sangat strategis. Lokasi tersebut berada di jalur penghubung menuju Tanjung Palas, Kabupaten Malinau, serta terkoneksi dengan kawasan pengembangan ekonomi dan investasi, termasuk Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) Tanah Kuning-Mangkupadi yang saat ini menjadi salah satu proyek strategis nasional.
Keberadaan BLK di kawasan tersebut diharapkan mampu menjadi pusat pencetak tenaga kerja terampil yang siap diserap berbagai sektor industri yang tumbuh di Kaltara.
Dengan meningkatnya investasi di bidang industri hijau, energi, perkebunan, jasa, hingga infrastruktur, kebutuhan tenaga kerja dengan keterampilan spesifik diperkirakan akan terus meningkat. Karena itu, BLK diharapkan menjadi jembatan antara dunia pendidikan, pelatihan, dan kebutuhan dunia usaha.
Menjawab Tantangan Masa Depan Kaltara
Pemerintah Provinsi Kaltara bersama Kemenaker RI menaruh harapan besar terhadap keberadaan BLK sebagai pusat peningkatan kompetensi tenaga kerja daerah. Tidak hanya memberikan pelatihan teknis, BLK juga diharapkan mampu mencetak tenaga kerja yang adaptif, profesional, dan siap bersaing di tingkat nasional maupun internasional.
Di tengah transformasi ekonomi yang tengah berlangsung di Kaltara, pembangunan BLK menjadi simbol komitmen pemerintah untuk memastikan manfaat investasi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat lokal.
“Marilah kita bersama-sama mendukung pembangunan ini,” tutup Asnawi.
Dengan dimulainya tahapan tender dalam waktu dekat, masyarakat Kaltara kini menanti terwujudnya fasilitas pelatihan kerja modern yang diharapkan menjadi tonggak lahirnya generasi tenaga kerja unggul, sekaligus penggerak kemajuan ekonomi daerah di masa depan. (*)
