JAKARTA, tanjungselor.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara terus memperkuat strategi peningkatan investasi sebagai instrumen penting dalam mempercepat pembangunan ekonomi daerah. Melalui pendekatan yang terukur dan berorientasi pada penguatan aset daerah, Pemprov Kaltara menjajaki peluang kerja sama strategis dengan Nikoil Group dalam pengembangan infrastruktur serta hilirisasi industri.
Komitmen tersebut ditunjukkan Gubernur Kalimantan Utara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., saat melakukan pertemuan dengan Presiden Direktur Nikoil Group, Mehrdad H. Mirarab, di Kantor Pusat Nikoil Indonesia, Jakarta, Jumat (26/6).
Pertemuan itu menjadi bagian dari upaya Pemprov Kaltara membangun kemitraan investasi yang tidak hanya menghadirkan modal, tetapi juga mampu menciptakan nilai tambah ekonomi, meningkatkan produktivitas aset daerah, serta memperkuat struktur perekonomian jangka panjang.
Salah satu agenda utama yang dibahas adalah rencana pembangunan jaringan kereta api (railway) sebagai infrastruktur strategis yang akan mendukung konektivitas kawasan industri, pusat produksi, hingga pelabuhan. Infrastruktur tersebut dinilai menjadi faktor penting dalam menekan biaya logistik yang selama ini menjadi tantangan bagi wilayah dengan potensi sumber daya alam yang besar seperti Kalimantan Utara.
Gubernur Zainal menegaskan, investasi infrastruktur harus mampu memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan dan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Kami ingin memastikan setiap investasi yang masuk ke Kalimantan Utara mampu meningkatkan produktivitas daerah, memperkuat daya saing ekonomi, sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Jalur kereta api ini diharapkan menjadi urat nadi baru yang menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan mempercepat distribusi barang maupun hasil produksi,” ujar Gubernur.
Dari perspektif pengelolaan keuangan daerah, pembangunan infrastruktur strategis diyakini akan meningkatkan aktivitas ekonomi yang pada akhirnya berdampak pada optimalisasi penerimaan daerah melalui pertumbuhan investasi, berkembangnya kawasan industri, serta meningkatnya aktivitas usaha masyarakat.
Selain sektor infrastruktur, pembahasan juga mengarah pada pengembangan hilirisasi industri, sejalan dengan fokus bisnis Nikoil Group yang bergerak di bidang teknologi industri dan energi hijau.
Program hilirisasi menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional maupun daerah karena mampu mengubah komoditas mentah menjadi produk bernilai tambah tinggi. Bagi Kalimantan Utara yang kaya akan sumber daya alam, kebijakan tersebut diyakini akan memperkuat struktur ekonomi daerah, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan investasi sektor manufaktur, serta menciptakan multiplier effect terhadap berbagai sektor pendukung.
Dengan berkembangnya industri pengolahan di dalam daerah, perputaran ekonomi diharapkan semakin besar sehingga mampu memperkuat kapasitas fiskal daerah dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
Presiden Direktur Nikoil Group, Mehrdad H. Mirarab, menyampaikan apresiasinya terhadap potensi investasi yang dimiliki Kalimantan Utara. Ia menegaskan pihaknya siap melakukan kajian teknis dan ekonomi secara lebih mendalam sebagai dasar penyusunan rencana investasi.
Kajian tersebut akan menjadi pijakan dalam menentukan model kerja sama yang memberikan manfaat optimal bagi kedua belah pihak sekaligus menjamin keberlanjutan proyek yang akan dikembangkan.
Bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, penjajakan ini merupakan langkah awal dalam membangun kemitraan strategis dengan investor global yang memiliki kapasitas teknologi dan pendanaan. Melalui kolaborasi tersebut, Pemprov berharap pembangunan infrastruktur dan hilirisasi industri dapat berjalan lebih cepat, meningkatkan nilai ekonomi aset daerah, memperkuat iklim investasi, serta mendorong terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Bumi Benuanta.
Sinergi antara pemerintah dan dunia usaha tersebut juga menjadi bagian dari strategi penguatan tata kelola keuangan daerah, di mana investasi diposisikan sebagai katalis untuk meningkatkan produktivitas daerah tanpa membebani kapasitas fiskal secara berlebihan, sekaligus membuka ruang bagi terciptanya sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru di Kalimantan Utara. (adv)
