BULUNGAN, tanjungselor.id – Keterbatasan kemampuan anggaran daerah membuat Pemerintah Kabupaten Bulungan belum leluasa memberikan subsidi untuk pengembangan transportasi darat. Di tengah kebutuhan mobilitas masyarakat yang terus berjalan, pemerintah daerah membuka ruang bagi pihak swasta maupun perorangan untuk ikut berinvestasi menyediakan layanan angkutan umum.
Kebijakan tersebut menjadi salah satu opsi untuk memperkuat konektivitas masyarakat tanpa sepenuhnya bergantung pada pembiayaan pemerintah daerah. Wacana ini sebelumnya disampaikan Dinas Perhubungan Kabupaten Bulungan pada Januari 2026, ketika efisiensi anggaran menjadi salah satu kendala dalam penyediaan subsidi transportasi.
Investor Didorong Masuk ke Angkutan Dalam Kota
Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan Dinas Perhubungan Bulungan, Alung Yosep Lion, mengatakan peluang investasi transportasi darat tidak hanya terbuka bagi perusahaan besar.
Perorangan juga dapat mengambil bagian, khususnya dalam penyediaan armada angkutan dalam kota. Menurutnya, kebutuhan tersebut masih terbuka karena layanan transportasi darat di Bulungan saat ini banyak dijalankan oleh usaha perorangan, seperti angkutan kota dan ojek.
Namun, tantangannya adalah menarik minat investor. Pelaku usaha tentu akan mempertimbangkan jumlah penumpang, tingkat keterisian armada, biaya operasional hingga prospek keuntungan sebelum menanamkan modal.
“Sangat sulit mencari investor transportasi untuk masuk ke Bulungan. Investor tentu melihat peluang dan prospek usaha terlebih dahulu sebelum memulai investasi,” kata Alung.
DAMRI Sudah Melayani, Angkutan Kota Masih Jadi Tantangan
Di sisi lain, keberadaan Pool DAMRI Tanjung Selor Kalimantan Utara menjadi salah satu contoh layanan transportasi yang dikelola secara institusional.
Dishub Bulungan sebelumnya menjelaskan bahwa DAMRI memiliki karakter pelayanan berbeda dengan angkutan yang dikelola swasta atau perorangan. DAMRI dapat melayani rute antarkecamatan, sementara pengaturan angkutan antarkabupaten/kota berada pada kewenangan pemerintah provinsi.
Persoalan yang ingin dijawab pemerintah daerah bukan hanya soal ketersediaan kendaraan, tetapi juga bagaimana menghadirkan layanan angkutan yang teratur, layak, terjangkau dan memiliki kepastian operasional.
Kebutuhan Transportasi Makin Penting
Perkembangan aktivitas masyarakat dan ekonomi di Tanjung Selor serta wilayah Bulungan membuat kebutuhan konektivitas menjadi semakin penting.
Di sektor transportasi secara lebih luas, sejumlah persoalan masih muncul. Pada Agustus 2026, misalnya, antrean kendaraan di SPBU Jalan Sengkawit bahkan sempat meluber hingga menggunakan dua lajur jalan sehingga harus ditertibkan melalui operasi gabungan Dishub Kaltara, Samsat Bulungan dan BPTD Kelas III Kaltara.
Sementara di sektor transportasi sungai, Dishub Bulungan masih melakukan penyesuaian operasional Pelabuhan Kayan II akibat pendangkalan. Untuk sementara, sisi dermaga digunakan secara bergantian untuk kedatangan dan keberangkatan speedboat.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan konektivitas Bulungan tidak hanya menyangkut pembangunan infrastruktur, tetapi juga kesinambungan layanan transportasi sehari-hari.
Investasi Transportasi Jadi Alternatif di Tengah Keterbatasan Fiskal
Dengan ruang fiskal yang terbatas, keterlibatan dunia usaha menjadi salah satu alternatif yang dapat dikembangkan. Pemerintah daerah dapat berperan melalui regulasi, penataan trayek, fasilitasi perizinan serta memastikan layanan berjalan sesuai standar keselamatan dan kebutuhan masyarakat.
Pada saat yang sama, calon investor membutuhkan kepastian mengenai trayek, potensi pasar dan pola operasional agar investasi transportasi memiliki prospek usaha yang jelas.
Pendekatan tersebut juga sejalan dengan perkembangan kebijakan investasi infrastruktur di tingkat Kaltara. Pemprov Kaltara pada September 2026 masih membuka peluang investasi pada sektor transportasi dan logistik, termasuk pengembangan bandara, pelabuhan serta rencana jaringan kereta api untuk mendukung distribusi barang dan kawasan industri.
Dengan demikian, pengembangan transportasi darat Bulungan dapat ditempatkan bukan sekadar sebagai layanan publik, tetapi juga sebagai bagian dari ekosistem investasi dan konektivitas daerah.
Pemerintah Tetap Punya Peran Kunci
Meski investasi swasta dibuka lebar, pemerintah daerah tetap memiliki peran penting dalam memastikan layanan transportasi tidak hanya berorientasi pada keuntungan.
Penataan trayek, keselamatan kendaraan, kelayakan armada, tarif, titik pemberhentian hingga jangkauan pelayanan perlu menjadi bagian dari skema kerja sama tersebut.
Dengan model kolaborasi pemerintah dan pelaku usaha, keterbatasan subsidi tidak harus menghentikan pengembangan transportasi. Tantangannya kini adalah bagaimana menciptakan model investasi yang menarik bagi pengusaha sekaligus tetap memberikan manfaat dan akses transportasi yang memadai bagi masyarakat Bulungan. (*/adv)
