BULUNGAN, tanjungselor.id – Pergantian pimpinan bukan alasan untuk melemahkan pengawasan. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan menegaskan komitmennya menjaga sinergi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), khususnya dalam memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta kualitas pengelolaan keuangan dan pembangunan daerah.
Komitmen tersebut disampaikan Bupati Bulungan, Syarwani, saat menerima audiensi sekaligus pamitan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Sindu Senjaya Aji, di Ruang Rapat BKPSDM Bulungan, Senin (9/11/2026).
Dalam pertemuan itu, Syarwani menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kontribusi serta pendampingan BPKP selama Sindu menjalankan tugas di Kalimantan Utara.
Menurutnya, keberadaan BPKP memiliki posisi strategis dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan sesuai aturan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban program pembangunan.
Syarwani menegaskan, pengawasan tidak boleh hanya dilakukan setelah muncul persoalan. Pengawasan harus hadir sejak awal untuk mencegah potensi penyimpangan, memperbaiki sistem, serta memastikan setiap rupiah anggaran daerah digunakan secara tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kita di Pemkab berharap sinergi pengawasan akuntabilitas tata kelola keuangan daerah terus diperkuat bersama BPKP,” tegas Syarwani.
Ia menekankan, penguatan pengawasan harus menjadi bagian dari budaya kerja birokrasi, bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif. Setiap perangkat daerah dituntut semakin disiplin, cermat, dan bertanggung jawab dalam mengelola anggaran maupun melaksanakan program pembangunan.
Karena itu, Pemkab Bulungan berharap pendampingan dan asistensi BPKP tetap berjalan secara konsisten, meskipun terjadi pergantian pejabat di lingkungan lembaga pengawasan tersebut.
Sementara itu, Sindu Senjaya Aji menyampaikan terima kasih atas dukungan dan kerja sama jajaran Pemkab Bulungan selama dirinya bertugas di Kaltara.
Selanjutnya, Sindu akan melanjutkan penugasan di Jakarta. Ia berharap hubungan kelembagaan dan sinergi pengawasan yang telah terbangun dapat terus dipertahankan bersama pimpinan BPKP berikutnya.
Baginya, kolaborasi antara BPKP dan pemerintah daerah menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, serta berorientasi pada hasil pembangunan.
Pemkab Bulungan berharap kesinambungan kerja sama tersebut semakin memperkuat sistem pengendalian internal pemerintah, meminimalkan risiko penyimpangan, dan meningkatkan kualitas belanja daerah.
Pesannya jelas, pergantian pejabat boleh terjadi, tetapi komitmen terhadap pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas tidak boleh berhenti. Setiap anggaran yang dikelola pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. (*/adv)
