NUNUKAN, tanjungselor.id – Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia tahun ini berlangsung dalam suasana yang berbeda.
Di dataran tinggi Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, sebagian warga sebelumnya menyuarakan kekecewaan terhadap kondisi infrastruktur, terutama jalan yang hingga kini masih menjadi persoalan serius.
Kekecewaan itu bahkan sempat mendorong warga menyatakan tidak ingin merayakan HUT RI. Bagi masyarakat Krayan, persoalan akses jalan bukan sekadar urusan infrastruktur, tetapi menyangkut kehidupan sehari-hari.
Saat musim hujan tiba, sejumlah ruas jalan berubah menjadi kubangan lumpur. Kendaraan pengangkut barang kerap kesulitan melintas. Tak jarang kendaraan terjebak hingga membuat sopir dan kernet harus bermalam di perjalanan.
Kondisi tersebut juga berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi dan pelayanan masyarakat. Hasil pertanian dan perkebunan sulit dibawa keluar, sementara warga yang membutuhkan layanan kesehatan harus menghadapi akses perjalanan yang tidak mudah.
Di tengah persoalan tersebut, Bupati Nunukan Irwan Sabri memilih datang langsung ke Krayan untuk melihat kondisi masyarakat dan infrastruktur di lapangan.
Kunjungan itu dilakukan bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta para ketua adat.
Irwan tidak hanya mengikuti rangkaian peringatan HUT RI, tetapi juga menyambangi gereja yang sebelumnya terdampak musibah angin kencang.
Dari sana, rombongan menelusuri Jalan Lingkar Lembudud, Krayan Barat, menuju Long Layu, Krayan Selatan. Ruas tersebut merupakan salah satu jalur penting bagi mobilitas warga sekaligus pergerakan ekonomi masyarakat.
Namun, kondisi jalan di sejumlah titik sangat memprihatinkan. Kerusakan bahkan membuat akses kendaraan terputus.
Pemkab Siapkan Dana BTT
Irwan mengatakan, Pemerintah Kabupaten Nunukan telah menyiapkan langkah penanganan darurat untuk membuka kembali akses masyarakat.
Pemkab Nunukan mengalokasikan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk menangani sejumlah titik jalan yang mengalami kerusakan.
“Pemkab Nunukan sudah mengalokasikan anggaran BTT untuk perbaikan jalan. Sementara ini ada lima titik badan jalan yang akan kita perbaiki. Kemudian kita membuat parit umum,” ujar Irwan dalam keterangan tertulis, Minggu (16/8/2026).
Ia menargetkan penanganan lima titik tersebut dapat diselesaikan dalam waktu sekitar satu pekan.
Menurut dia, langkah tersebut merupakan intervensi awal pemerintah daerah agar akses masyarakat kembali terbuka. Namun, penanganan secara menyeluruh membutuhkan dukungan dan koordinasi lintas pemerintahan.
Pemkab Nunukan selanjutnya akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara untuk membahas kerusakan jalan di Krayan secara lebih komprehensif.
“Mudah-mudahan target yang akan diintervensi oleh pemerintah daerah bisa selesai seminggu ini,” katanya.
Setelah penanganan awal, Pemkab Nunukan bersama Pemprov Kaltara akan menggelar rapat koordinasi yang melibatkan Dinas Pekerjaan Umum dan BPBD.
Irwan berharap koordinasi tersebut dapat menghasilkan langkah konkret untuk menangani lebih banyak ruas jalan yang mengalami kerusakan.
“Harapan kita bisa diakomodir dan dilaksanakan kegiatan sebanyak 13 titik ruas jalan,” ujarnya.
DPRD: Persoalan Krayan Tak Bisa Ditangani Sendiri
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Nunukan, Rian Antoni, menilai persoalan infrastruktur di Krayan membutuhkan perhatian serius, bukan hanya dari pemerintah kabupaten, tetapi juga pemerintah provinsi hingga pemerintah pusat.
Menurut dia, kondisi jalan yang buruk telah memberikan dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.
Warga kesulitan mengangkut hasil pertanian dan perkebunan. Bahkan, hasil buah-buahan yang seharusnya menjadi sumber pendapatan masyarakat terancam membusuk karena sulit dibawa keluar dari wilayah Krayan.
“Kami berharap Pemprov Kaltara bisa juga melihat secara langsung persoalan yang dihadapi masyarakat Krayan,” kata Rian.
Ia mengapresiasi langkah Pemkab Nunukan yang telah mengalokasikan dana BTT untuk melakukan penanganan awal.
Namun, menurut Rian, persoalan akses di wilayah perbatasan tersebut membutuhkan kebijakan dan dukungan anggaran yang lebih besar agar tidak terus berulang setiap tahun.
“Semoga apa yang sudah dilakukan pemerintah kabupaten ini bisa menggugah pemerintah provinsi dan bahkan pemerintah pusat untuk lebih peduli kepada warga di perbatasan, khususnya warga perbatasan negara di Krayan,” ujarnya.
Bagi masyarakat Krayan, peringatan HUT ke-81 RI akhirnya bukan hanya tentang upacara dan seremoni.
Di wilayah yang berbatasan langsung dengan Malaysia itu, kehadiran pemerintah dan perbaikan akses jalan menjadi bagian penting dari makna kemerdekaan yang mereka rasakan dalam kehidupan sehari-hari.
Kunjungan Bupati Nunukan di tengah kekecewaan warga pun menjadi momentum untuk menunjukkan bahwa persoalan di wilayah perbatasan tidak boleh hanya terdengar dari jauh, tetapi perlu dilihat, dirasakan, dan ditangani langsung dari lapangan. (*)
