TANJUNG SELOR, tanjungselor.id – Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), terus mendorong terwujudnya pemerintahan yang terbuka dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Salah satunya melalui kegiatan pendampingan kepada perangkat daerah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan, guna memperkuat keterbukaan informasi publik serta meningkatkan kualitas pelayanan informasi.
Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara, Fajar Mentari, menegaskan bahwa transparansi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan fondasi utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
“Ketika informasi dikelola dengan baik dan mudah diakses, maka kepercayaan publik akan tumbuh. Ini menjadi bagian penting dalam tata kelola pemerintahan yang sehat,” ujarnya.
Menurut Fajar, pendampingan tersebut bertujuan memastikan seluruh perangkat daerah memahami tata kelola informasi publik secara benar, sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi secara cepat, tepat, dan akurat.
Fajar Mentari berharap, sinergi antara Komisi Informasi, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten dapat terus terjalin, sehingga budaya transparansi semakin mengakar dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah terus meningkat melalui pelayanan informasi yang berkualitas.
Sementara itu, Komisioner Komisi Informasi, Berlanta Ginting, menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan informasi publik.
Ia menilai, aparatur pemerintah harus memiliki kemampuan yang responsif, adaptif, serta memahami regulasi keterbukaan informasi agar pelayanan kepada masyarakat semakin maksimal.
Kegiatan pendampingan ini diharapkan tidak hanya memperkuat pemahaman teknis, tetapi juga menumbuhkan komitmen bersama untuk mewujudkan badan publik yang informatif, profesional, dan terpercaya. (*)
