TANJUNG SELOR, tanjungselor.id – Birokrasi tidak lagi cukup hanya bekerja berdasarkan rutinitas. Di tengah perubahan yang bergerak cepat dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang semakin tinggi, aparatur sipil negara (ASN) dituntut mampu beradaptasi, berinovasi, membangun kolaborasi, dan memastikan setiap kerja pemerintahan menghasilkan dampak nyata.
Pesan itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kalimantan Utara (Kaltara) H. Denny Harianto, S.E., M.M., saat menjadi narasumber Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) di lingkungan Pemprov Kaltara Tahun 2026, Kamis (13/8/2026).
Kegiatan yang berlangsung secara daring dari Ruang Rapat Sekprov Kantor Gubernur Kaltara tersebut menjadi ruang bagi para calon pemimpin administrator untuk memperkuat perspektif kepemimpinan sekaligus memahami tantangan strategis birokrasi ke depan.
Denny membawakan materi “Isu Strategis dan Kepemimpinan Kinerja”. Dalam paparannya, ia menegaskan bahwa perubahan birokrasi harus menyentuh cara organisasi bekerja, mengambil keputusan, membangun kolaborasi hingga mengukur keberhasilan.
Menurutnya, birokrasi yang terlalu kaku akan sulit merespons perubahan. Karena itu, organisasi pemerintahan perlu bergerak menjadi lebih lincah, adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada hasil.
“Transformasi organisasi harus membawa perubahan menuju birokrasi yang lebih lincah, kolaboratif, dan berorientasi pada hasil,” kata Denny.
ASN Harus Terus Belajar
Denny menjelaskan, organisasi pemerintahan tidak boleh hanya mampu menyelesaikan persoalan hari ini. Lebih dari itu, organisasi harus memiliki kapasitas untuk membaca perubahan dan menyiapkan diri menghadapi kebutuhan masyarakat di masa mendatang.
Di titik inilah, menurut Denny, kualitas sumber daya manusia menjadi sangat menentukan.
ASN dituntut memiliki sedikitnya 10 keterampilan penting, yakni literasi digital, literasi data, berpikir kritis, kecerdasan emosional, kreativitas, kolaborasi, fleksibilitas, kepemimpinan, manajemen waktu, serta rasa ingin tahu dan kemauan belajar secara berkelanjutan.
Namun kemampuan teknis saja tidak cukup.
Denny mengingatkan bahwa kepemimpinan birokrasi juga membutuhkan integritas, kemampuan membangun jejaring, serta mental pantang menyerah dalam menghadapi persoalan.
“Mindset yang tepat akan membentuk cara berpikir, sikap, dan tindakan kita dalam menghadapi tantangan, sehingga kita bisa terus tumbuh, berkembang, dan memberikan dampak yang lebih besar,” ujarnya.
Ia mendorong peserta PKA membangun growth mindset, yakni pola pikir yang memandang tantangan bukan sebagai hambatan semata, melainkan sebagai kesempatan untuk belajar, berbenah, dan meningkatkan kapasitas.
Pemimpin Administrator Harus Hadirkan Dampak
Bagi Denny, pejabat administrator memiliki posisi strategis dalam memastikan kebijakan dan program pemerintah benar-benar diterjemahkan menjadi pelayanan yang dirasakan masyarakat.
Karena itu, kepemimpinan kinerja tidak boleh berhenti pada pencapaian administratif. Setiap program harus memiliki tujuan yang jelas, terukur, dan memberikan manfaat nyata.
Ia pun mengajak peserta PKA memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis digital yang terintegrasi, efektif, dan semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat.
Transformasi digital, kata Denny, bukan sekadar memindahkan layanan ke platform elektronik. Lebih jauh, digitalisasi harus menjadi bagian dari upaya membangun pemerintahan yang lebih cepat, transparan, efisien, dan responsif.
Pada akhirnya, reformasi birokrasi harus bermuara pada terwujudnya pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel, dan mampu menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas.
Hal tersebut sekaligus menjadi bagian penting dalam mendukung visi pembangunan Kaltara yang Maju, Makmur, dan Berkelanjutan.
“Setiap pejabat administrator adalah agen perubahan yang menggerakkan transformasi, mewujudkan pelayanan publik yang unggul dan berkelanjutan,” pungkasnya.
