Cegah Ekonomi Enklave, Pemprov Kaltara Bangun Jembatan UMKM Menuju Rantai Pasok Industri Global
JAKARTA, tanjungaselor.id – Gelombang investasi besar yang masuk ke Kalimantan Utara (Kaltara) melalui pembangunan kawasan industri dan proyek hilirisasi dinilai sebagai peluang emas yang belum tentu datang dua kali. Namun di balik optimisme tersebut, tersimpan tantangan besar: bagaimana memastikan masyarakat lokal tidak hanya menjadi penonton di tengah derasnya arus investasi.
Kekhawatiran itulah yang melatarbelakangi lahirnya gagasan SINERGI Kaltara (Sistem Integrasi Nilai Ekonomi Rantai Global Industri untuk Kalimantan Utara) yang dipaparkan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltara, H. Denny Harianto, S.E., M.M., dalam Seminar Rancangan Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I di Gedung Graha Wisesa Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, Jakarta, Selasa (23/6).
Bagi Denny, investasi bernilai triliunan rupiah yang terus mengalir ke Kaltara, khususnya melalui pengembangan Kawasan Industri Tanah Kuning yang merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN), harus mampu menciptakan efek berganda bagi perekonomian daerah.
Menurutnya, keberhasilan investasi tidak cukup diukur dari jumlah modal yang masuk atau banyaknya pabrik yang berdiri, melainkan sejauh mana manfaat ekonomi tersebut dapat dirasakan oleh pelaku usaha lokal, terutama UMKM yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat.
“Jika kita tidak melakukan intervensi sekarang, Kalimantan Utara berisiko menghadapi fenomena enclave economy, di mana investasi yang masuk sangat besar tetapi manfaatnya sangat minimal bagi masyarakat lokal,” tegas Denny.
Menjembatani Dua Dunia yang Selama Ini Berjalan Sendiri
Selama ini, banyak UMKM di daerah memiliki produk dan kapasitas usaha yang potensial, namun kesulitan menembus pasar industri karena terbatasnya akses informasi, standar kualitas, jaringan bisnis, hingga pembiayaan.
Di sisi lain, kawasan industri membutuhkan pasokan barang dan jasa dalam jumlah besar serta berkelanjutan, namun belum memiliki sistem yang mampu menghubungkan kebutuhan tersebut dengan potensi usaha lokal.
Melihat kesenjangan itu, SINERGI Kaltara hadir sebagai solusi yang mempertemukan dua kepentingan ekonomi yang selama ini berjalan sendiri-sendiri.
“Melalui tiga pilar strategis dalam gagasan SINERGI Kaltara ini, kita hadir untuk menjembatani kesenjangan antara sisi permintaan yang diwakili kawasan industri dengan sisi penawaran dari UMKM lokal Kalimantan Utara,” jelasnya.
Tiga Pilar Penguatan Ekonomi Daerah
Denny menjelaskan, proyek perubahan ini dibangun melalui tiga pilar utama yang saling terintegrasi, yakni penguatan kelembagaan, integrasi digital, dan penguatan regulasi.
Pada aspek kelembagaan, Pemprov Kaltara akan membentuk Forum Koordinasi Multipihak yang dipimpin langsung oleh Sekprov. Forum ini akan menjadi wadah sinkronisasi berbagai layanan pendukung UMKM, mulai dari legalitas usaha, sertifikasi produk, peningkatan kapasitas SDM hingga standardisasi yang dibutuhkan industri.
Sementara pada aspek digital, akan dikembangkan platform Business-to-Business (B2B) SINERGI Kaltara yang memungkinkan pelaku industri dan UMKM saling terhubung dalam satu ekosistem digital.
Melalui platform tersebut, perusahaan dapat mengetahui produk dan kapasitas produksi UMKM lokal, sedangkan pelaku UMKM memperoleh akses terhadap peluang pengadaan yang selama ini sulit dijangkau.
Yang menarik, sistem ini juga dirancang terhubung dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta sektor perbankan guna membuka akses pembiayaan yang lebih luas bagi UMKM yang ingin meningkatkan kapasitas usahanya.
Dari Investasi Menjadi Perputaran Uang di Daerah
Dalam perspektif keuangan daerah, SINERGI Kaltara tidak hanya berbicara soal pemberdayaan UMKM, tetapi juga upaya meningkatkan perputaran uang di dalam daerah.
Semakin banyak kebutuhan industri yang dipenuhi oleh pelaku usaha lokal, maka semakin besar nilai transaksi ekonomi yang bertahan di Kaltara. Dampaknya tidak hanya dirasakan UMKM, tetapi juga akan meningkatkan daya beli masyarakat, memperluas lapangan kerja, dan memperkuat basis pendapatan daerah.
Dengan kata lain, proyek ini merupakan strategi untuk memastikan investasi yang masuk tidak bocor keluar daerah, melainkan menjadi penggerak ekonomi lokal yang berkelanjutan.
Diperkuat Regulasi dan Komitmen Pemerintah
Agar implementasinya berjalan efektif, Pemprov Kaltara juga menyiapkan dukungan regulasi berupa Peraturan Gubernur tentang Produk Lokal.
Regulasi tersebut diharapkan dapat mendorong pengelola kawasan industri memberikan ruang yang lebih besar bagi produk dan jasa lokal yang telah memenuhi standar kualitas dan kebutuhan industri.
Langkah ini sekaligus menjadi bentuk keberpihakan pemerintah terhadap pelaku usaha daerah agar mampu bersaing di tengah pesatnya perkembangan industri global.
Mendapat Apresiasi Tim Penguji
Gagasan SINERGI Kaltara mendapat apresiasi dari tim penguji karena dinilai memiliki konsep yang matang, aplikatif, serta didukung kesiapan anggaran lintas sektor dan infrastruktur pendukung yang memadai.
Di hadapan Mentor Gubernur Kaltara Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., Narasumber Dr. Andi Taufik, M.Si., dan Coach Dr. Ir. Robinson Hasoloan Sinaga, S.H., Denny menegaskan bahwa tujuan utama proyek perubahan ini adalah memastikan pertumbuhan ekonomi Kaltara berlangsung secara inklusif.
Bagi Pemprov Kaltara, hilirisasi industri tidak boleh hanya menghasilkan angka investasi yang besar, tetapi juga harus mampu melahirkan pelaku usaha lokal yang tangguh, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Keberhasilan pembangunan bukan hanya tentang besarnya investasi yang masuk, tetapi bagaimana investasi tersebut mampu menciptakan peluang usaha, memperkuat UMKM, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Utara secara berkelanjutan,” pungkas Denny. (adv)
