TANJUNG SELOR, tanjungselor.id – Kebijakan Work From Anywhere (WFA) yang diterapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) mulai menunjukkan hasil nyata. Selain mengubah pola kerja aparatur sipil negara (ASN) menjadi lebih fleksibel, kebijakan tersebut juga dinilai mampu menekan belanja operasional perkantoran hingga ratusan juta rupiah tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Berdasarkan evaluasi awal pemerintah daerah, implementasi WFA telah menghasilkan efisiensi anggaran sekitar Rp230 juta. Penghematan tersebut berasal dari berkurangnya penggunaan listrik, air, serta berbagai kebutuhan operasional kantor lainnya.
Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kaltara, Nur Indah Palupi, mengatakan indikator keberhasilan kebijakan itu dapat dilihat dari tren penurunan pengeluaran rutin pemerintah sejak WFA mulai diterapkan.
“Efisiensi terlihat dari penurunan pembayaran operasional kantor, seperti listrik dan air. Tren pengeluarannya menurun sehingga kebijakan WFA dinilai berjalan cukup efektif,” ujar Indah, Jumat (26/6/2026).
Efisiensi APBD Lebih Terarah
Menurut Indah, penghematan tersebut tidak hanya berarti berkurangnya belanja rutin pemerintah, tetapi juga membuka ruang fiskal yang lebih luas untuk membiayai program-program prioritas yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Optimalisasi belanja daerah, kata dia, menjadi salah satu strategi pemerintah dalam menjaga kualitas pengelolaan APBD di tengah tuntutan peningkatan pelayanan publik dan pembangunan daerah.
“Anggaran yang berhasil dihemat dapat dialihkan untuk mendukung program prioritas pemerintah sehingga pemanfaatan APBD menjadi lebih efektif dan tepat sasaran,” jelasnya.
Langkah tersebut juga sejalan dengan upaya meningkatkan disiplin pengelolaan keuangan daerah, di mana setiap rupiah belanja diarahkan agar memberikan nilai tambah bagi pembangunan.
Pelayanan Publik Dipastikan Tetap Optimal
Di sisi lain, Sekretaris Provinsi Kaltara, H. Denny Harianto, memastikan penerapan WFA tidak berdampak terhadap kualitas pelayanan publik. Menurutnya, organisasi perangkat daerah (OPD) yang memberikan layanan langsung kepada masyarakat tetap beroperasi secara normal.
“Pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan normal. Rapat-rapat juga banyak dilakukan secara daring sebagai bagian dari implementasi WFA,” kata Denny.
Ia menegaskan, WFA bukan berarti mengurangi jam kerja ataupun tanggung jawab ASN, melainkan menjadi pola kerja baru yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan birokrasi modern.
Menurutnya, fleksibilitas dalam bekerja justru diharapkan mampu meningkatkan produktivitas aparatur sekaligus menekan biaya operasional pemerintahan.
Terus Dievaluasi
Meski menunjukkan hasil positif, Pemprov Kaltara menegaskan kebijakan WFA akan terus dievaluasi secara berkala. Evaluasi dilakukan untuk memastikan keseimbangan antara efisiensi anggaran, produktivitas ASN, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat tetap terjaga.
Pemerintah juga akan mengukur efektivitas kebijakan tersebut melalui berbagai indikator, mulai dari kinerja organisasi, capaian program, hingga kualitas layanan publik yang diterima masyarakat.
Dengan efisiensi awal mencapai Rp230 juta, Pemprov Kaltara menilai WFA bukan sekadar perubahan sistem kerja, tetapi juga bagian dari strategi memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih modern, adaptif, dan hemat anggaran.
Ke depan, pola kerja yang lebih fleksibel diharapkan mampu menciptakan birokrasi yang semakin profesional, responsif terhadap perkembangan zaman, sekaligus menjaga keberlanjutan pengelolaan keuangan daerah melalui belanja yang lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. (adv)
