Masyarakat Adat Dayak Geruduk Kantor Gubernur Kaltara, Tolak Gugatan yang Dinilai Mengancam Tradisi Berladang

Senin, 16 November 2026 01:34 WITA

TANJUNG SELOR, tanjungselor.id – Gelombang aspirasi masyarakat adat Dayak mendatangi Kantor Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Senin (16/11/2026). Mereka menyuarakan penolakan terhadap gugatan uji materiil di Mahkamah Konstitusi (MK) yang dinilai berpotensi mengancam keberlangsungan tradisi berladang masyarakat adat.

Aksi tersebut dipicu permohonan uji materiil yang diajukan Bima Sadiropa Sijabat terhadap Pasal 69 ayat (2) beserta penjelasannya dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), sebagaimana telah diubah melalui UU Nomor 6 Tahun 2023.

Bagi masyarakat adat Dayak, persoalan ini bukan sekadar menyangkut aturan pembukaan lahan. Lebih dari itu, tradisi berladang merupakan bagian dari identitas, pengetahuan lokal, budaya, serta sistem kehidupan yang diwariskan turun-temurun oleh leluhur.

Dalam penyampaian aspirasi tersebut, masyarakat adat menyampaikan kekhawatiran apabila gugatan itu dikabulkan, ruang perlindungan terhadap praktik berladang berdasarkan kearifan lokal semakin terbatas.

Gubernur Kaltara Dukung Aspirasi Masyarakat Adat

Di tengah aksi tersebut, Gubernur Kaltara Dr. H. Zainal Arifin Paliwang menyatakan dukungannya terhadap aspirasi masyarakat adat Dayak.

Dukungan tersebut menjadi perhatian penting bagi masyarakat adat yang berharap pemerintah daerah ikut mengambil peran dalam memperjuangkan perlindungan kearifan lokal dan hak-hak masyarakat tradisional.

Tak hanya menolak gugatan, massa juga menyampaikan keberatan keras terhadap langkah pemohon. Bahkan, sejumlah peserta aksi menilai gugatan tersebut sebagai bentuk pelecehan terhadap masyarakat adat.

Massa turut menyuarakan tuntutan agar Bima Sadiropa Sijabat dikenai sanksi adat dan meminta yang bersangkutan meninggalkan wilayah Kalimantan Utara.

Bermula dari Gugatan ke Mahkamah Konstitusi

Berdasarkan pemberitaan resmi Mahkamah Konstitusi pada 27 Oktober 2026, Bima Sadiropa Sijabat yang juga disebut sebagai Ketua Ikatan Mahasiswa Kalimantan Utara (IMKU), mengajukan permohonan pengujian materiil terhadap Pasal 69 ayat (2) dan penjelasannya dalam UU PPLH.

Ketentuan tersebut memberikan pengecualian terhadap larangan pembukaan lahan dengan cara membakar bagi masyarakat yang memperhatikan kearifan lokal.

Dalam penjelasan pasal tersebut, praktik pembakaran lahan untuk menanam varietas lokal diperbolehkan dengan luas maksimal dua hektare per kepala keluarga dan harus dikelilingi sekat bakar untuk mencegah api menjalar ke wilayah sekitarnya.

Pemohon berpendapat bahwa pengecualian tersebut perlu ditinjau kembali karena dinilai berpotensi menimbulkan persoalan lingkungan, terutama ancaman kebakaran hutan dan lahan serta pencemaran asap.

Dalam permohonannya, pemohon juga meminta agar ketentuan tersebut dinyatakan inkonstitusional. Sementara itu, untuk penjelasan pasalnya, pemohon mengusulkan adanya persyaratan tambahan berupa izin pejabat berwenang dengan mempertimbangkan kondisi cuaca dan tingkat kerawanan kebakaran.

Namun, dalam pemberitaan MK tersebut, pemohon juga mengakui bahwa penanaman varietas lokal merupakan bagian dari identitas budaya dan hak masyarakat tradisional yang wajib dihormati. Pemohon berpendapat perlindungan budaya tersebut dapat berjalan bersama dengan pengembangan metode pertanian yang lebih aman bagi lingkungan.

Permohonan tersebut terdaftar dengan Nomor 391/PUU-XXIV/2026.

Kearifan Lokal dan Perlindungan Lingkungan Harus Berjalan Bersama

Persoalan ini memperlihatkan pentingnya mencari titik temu antara perlindungan lingkungan hidup dan penghormatan terhadap tradisi masyarakat adat.

Di satu sisi, lingkungan hidup yang sehat harus dijaga. Namun di sisi lain, kearifan lokal, hak masyarakat adat, serta tradisi berladang yang menjadi bagian dari identitas budaya juga tidak boleh diabaikan.

Masyarakat adat Dayak berharap pemerintah memberikan perhatian serius agar tradisi yang telah diwariskan lintas generasi tetap mendapatkan perlindungan hukum.

Aspirasi yang disampaikan di Kantor Gubernur Kaltara menjadi pengingat bahwa pembangunan dan kebijakan lingkungan tidak boleh mengabaikan keberadaan masyarakat adat sebagai bagian penting dari sejarah, budaya, dan kehidupan di Kalimantan.

Menjaga hutan dan lingkungan adalah kewajiban bersama. Menghormati masyarakat adat dan melindungi warisan leluhur juga merupakan tanggung jawab negara. Keduanya harus berjalan beriringan, bukan saling meniadakan. (*)

Bagikan:
Berita Terkait