TIDENG PALE, tanjungselor.id — Perjuangan panjang Pemerintah Kabupaten Tana Tidung untuk memastikan legalitas lahan Pusat Pemerintahan (Puspem) akhirnya memasuki babak penting.
Bupati Tana Tidung, Ibrahim Ali, mengungkapkan lahan Puspem seluas 404,2 hektare dijadwalkan menerima sertifikat sebagai aset resmi Pemerintah Kabupaten Tana Tidung.
Kabar tersebut disampaikan Ibrahim usai menghadiri Rapat Paripurna Istimewa Masa Sidang II DPRD Tana Tidung dalam rangka memperingati HUT ke-19 Kabupaten Tana Tidung, Senin (10/8/2026).
Menurut Ibrahim, kepastian legalitas lahan Puspem merupakan salah satu capaian penting yang berhasil diperjuangkan pemerintah daerah.
Pasalnya, kawasan tersebut sebelumnya berada dalam konsesi hutan produksi sebelum kemudian melalui proses perubahan status menjadi Area Penggunaan Lain (APL).
“Dari perjuangan panjang kita memperjuangkan pusat pemerintahan dari area lahan yang merupakan konsesi hutan produksi dan dialihfungsikan menjadi area penggunaan lainnya,” ujar Ibrahim.
404,2 Hektare Jadi Aset Pemkab
Ibrahim menjelaskan, proses tersebut menjadi fondasi penting untuk memberikan kepastian hukum terhadap kawasan yang kini berkembang sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Tana Tidung.
Di kawasan tersebut saat ini telah berdiri sejumlah fasilitas pemerintahan, termasuk Kantor Bupati Tana Tidung dan Gedung DPRD Tana Tidung.
Tidak berhenti di sana, kawasan Puspem juga diproyeksikan berkembang menjadi kawasan strategis dengan hadirnya fasilitas pendidikan tinggi.
Ibrahim menyebut rencana pembangunan perguruan tinggi Islam di kawasan tersebut menjadi bagian dari pengembangan Puspem ke depan.
“Di sana ada Kantor Bupati berdiri, ada Kantor DPRD berdiri, dan insya Allah perguruan tinggi IAIN juga di sana akan berdiri ke depannya,” katanya.
Menurutnya, keberadaan fasilitas pemerintahan dan rencana pembangunan perguruan tinggi tersebut akan semakin memperkuat posisi Puspem sebagai pusat aktivitas pemerintahan sekaligus kawasan strategis baru di Tana Tidung.
Sertifikat Dijadwalkan Diserahkan Saat HUT RI
Yang paling ditunggu, kata Ibrahim, adalah terealisasinya penyerahan sertifikat lahan Puspem.
Ia mengungkapkan, sertifikat lahan seluas 404,2 hektare tersebut dijadwalkan diserahkan oleh Kantor ATR/BPN Kabupaten Bulungan pada momentum peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
“Yang paling penting adalah di momentum yang paling berharga dan momentum yang paling luar biasa nanti, bertepatan dengan Hari Ulang Tahun Negara Republik Indonesia yang ke-81, insya Allah Kanta (Kepala Kantor) ATR/BPN Bulungan akan menyerahkan sertifikat lahan 404,2 hektare yang menjadi aset Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung,” ungkap Ibrahim.
Bagi pemerintah daerah, sertifikasi ini bukan sekadar dokumen administratif.
Kepastian sertifikat menjadi penegasan bahwa lahan Puspem memiliki status hukum yang jelas dan tercatat sebagai aset Pemerintah Kabupaten Tana Tidung.
Hal itu sekaligus memperkuat fondasi pembangunan kawasan pemerintahan yang telah dirancang sebagai pusat pertumbuhan baru daerah.
Ibrahim: Janji Bukan Sekadar Wacana
Ibrahim menegaskan, keberhasilan memperjuangkan legalitas lahan Puspem merupakan hasil dari proses panjang yang membutuhkan komitmen pemerintah daerah.
Ia pun menjadikan momentum HUT ke-19 Kabupaten Tana Tidung sebagai kesempatan untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa sejumlah komitmen pemerintah daerah mulai diwujudkan secara nyata.
“Inilah yang saya sampaikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Tana Tidung. Inilah perjuangan kita yang telah mengantarkan kita. Kami sebagai pemerintah daerah telah membuktikan bahwa apa yang kami janjikan itu semua telah terealisasi,” tegasnya.
Dengan kepastian legalitas lahan, Ibrahim optimistis Puspem Tana Tidung ke depan tidak hanya menjadi kawasan administrasi pemerintahan.
Lebih jauh, kawasan tersebut diharapkan tumbuh sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, sekaligus kawasan strategis baru yang menjadi salah satu wajah pembangunan Kabupaten Tana Tidung di masa mendatang.(*/adv)
