BULUNGAN, tanjungselor.id — Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bulungan terus mendorong pembenahan sektor perparkiran sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan transportasi sekaligus mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Langkah tersebut dilakukan melalui rapat penyampaian hasil kajian pengelolaan bagi hasil perparkiran Kabupaten Bulungan bersama Pusat Kajian Percepatan Pembangunan dan Inovasi Daerah (PK-PPID) Universitas Mulawarman.
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bulungan, Khairul, S.T., M.T., mengatakan pengelolaan perparkiran perlu dibangun dengan pendekatan yang lebih terukur. Potensi parkir di daerah, menurutnya, harus dikelola berdasarkan kondisi riil di lapangan, dengan sistem yang transparan, efektif, serta memberikan manfaat bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
“Perparkiran bukan hanya berkaitan dengan penataan kendaraan. Di dalamnya terdapat aspek pelayanan publik, ketertiban lalu lintas, tata ruang, hingga potensi pendapatan daerah. Karena itu, pengelolaannya harus dilakukan secara serius, terukur dan berdasarkan kondisi yang sebenarnya,” kata Khairul.
Menurutnya, kajian bersama PK-PPID Universitas Mulawarman menjadi langkah penting untuk memperoleh gambaran yang lebih objektif mengenai kondisi perparkiran di Kabupaten Bulungan, termasuk potensi lokasi, pola pengelolaan, mekanisme bagi hasil, serta berbagai persoalan yang selama ini muncul di lapangan.
Dishub Bulungan tidak ingin kebijakan perparkiran dibangun hanya berdasarkan asumsi. Karena itu, hasil kajian masih perlu diperdalam melalui kajian lanjutan dan survei langsung ke sejumlah titik parkir yang dinilai memiliki potensi.
Survei lapangan akan menjadi bagian penting untuk memetakan kondisi aktual, mulai dari jumlah dan karakteristik kendaraan, aktivitas parkir, potensi penerimaan, sistem pengelolaan, hingga kemungkinan pengembangan pola kerja sama bagi hasil yang lebih efektif.
“Data lapangan sangat penting. Kita ingin mengetahui potensi sebenarnya, bagaimana mekanismenya berjalan, apa kendalanya, dan seperti apa pola pengelolaan yang paling tepat diterapkan di Bulungan. Dari situ baru kita susun kebijakan yang realistis dan bisa dipertanggungjawabkan,” tegas Khairul.
Dorong Inovasi, Bukan Sekadar Menarik Retribusi
Dishub Bulungan juga melihat pembenahan perparkiran sebagai momentum untuk menghadirkan inovasi dalam pelayanan publik. Pengelolaan parkir ke depan diharapkan tidak sekadar berorientasi pada penarikan pendapatan, tetapi juga mampu menciptakan sistem yang tertib, mudah diawasi, transparan, dan memberikan kepastian bagi masyarakat.
Pendekatan tersebut dinilai penting agar peningkatan PAD berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan.
Khairul menegaskan, pemerintah daerah harus memastikan setiap potensi pendapatan dikelola secara optimal tanpa mengabaikan aspek pelayanan dan kepentingan masyarakat.
“Target kita bukan hanya bagaimana pendapatan meningkat. Tetapi bagaimana sistemnya tertib, transparan, masyarakat mendapatkan pelayanan yang baik, dan pemerintah daerah memperoleh kontribusi yang optimal dari potensi yang memang menjadi hak daerah,” ujarnya.
Karena itu, hasil kajian bersama Universitas Mulawarman nantinya diharapkan dapat menjadi landasan dalam menentukan kebijakan pengelolaan perparkiran, termasuk kemungkinan penguatan pola bagi hasil, penataan lokasi parkir, peningkatan pengawasan, serta pengembangan sistem pengelolaan yang lebih modern.
Sosialisasi Jadi Bagian Penting
Selain pembenahan sistem, Dishub Bulungan menilai sosialisasi kepada masyarakat dan para pelaku usaha menjadi kunci agar kebijakan baru dapat berjalan efektif.
Masyarakat perlu mendapatkan informasi yang jelas mengenai aturan parkir, lokasi parkir resmi, mekanisme pembayaran, serta hak dan kewajiban pengguna maupun pengelola parkir.
Di sisi lain, para pengelola dan juru parkir juga perlu mendapatkan pemahaman mengenai mekanisme pengelolaan, standar pelayanan, pencatatan penerimaan, serta ketentuan bagi hasil yang akan diterapkan.
“Kalau nanti ada perubahan atau penataan sistem, tentu harus disosialisasikan secara terbuka. Jangan sampai masyarakat tidak mengetahui aturan yang berlaku. Pengelola juga harus memahami kewajibannya. Jadi, pembenahan ini harus dilakukan bersama,” jelas Khairul.
Menurutnya, keterlibatan perguruan tinggi dalam proses tersebut memberikan nilai tambah karena kebijakan yang disusun tidak hanya berdasarkan pertimbangan teknis pemerintah, tetapi juga diperkuat dengan kajian akademis dan data lapangan.
Kolaborasi Dishub Bulungan dengan PK-PPID Universitas Mulawarman diharapkan menghasilkan rekomendasi yang aplikatif dan sesuai dengan karakteristik daerah.
Pada akhirnya, pembenahan perparkiran diarahkan pada tiga tujuan utama: meningkatkan kualitas pelayanan, menciptakan tata kelola yang transparan dan tertib, serta mengoptimalkan potensi PAD Kabupaten Bulungan.
Khairul menegaskan, pihaknya akan terus mendorong inovasi dan kolaborasi dalam pengelolaan sektor transportasi.
“Yang kita bangun bukan sekadar sistem parkir, tetapi tata kelola yang lebih baik. Kalau dikelola dengan data, sistem yang jelas, pengawasan yang kuat, dan sosialisasi yang baik, maka sektor perparkiran bisa memberikan manfaat yang lebih besar bagi daerah dan masyarakat,” pungkasnya.
Melalui langkah tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Bulungan menargetkan pengelolaan perparkiran ke depan semakin tertib, transparan, inovatif, terukur, dan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan PAD, tanpa mengesampingkan fungsi utamanya sebagai bagian dari pelayanan transportasi kepada masyarakat. (*/adv)
