NUNUKAN, tanjungselor.id – Wakil Bupati (Wabup) Nunukan, Hermanus, S.Sos., mendorong penguatan koordinasi dan sinergi lintas sektor untuk memastikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Nunukan berjalan optimal, dengan memperhatikan kualitas makanan, pemenuhan standar gizi, serta kelayakan dan kehalalan pangan yang diberikan kepada para penerima manfaat.
Komitmen tersebut disampaikan Hermanus saat menerima audiensi Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Kelas I Badan Gizi Nasional (BGN) Provinsi Kalimantan Utara, Dr. Harjito B., S.STP., M.Si., beserta rombongan di ruang kerja Wakil Bupati Nunukan, Selasa (27/10/2026).
Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat komunikasi dan kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Nunukan dan KPPG BGN dalam mendukung pelaksanaan program pemenuhan gizi, khususnya bagi anak-anak dan peserta didik di wilayah Kabupaten Nunukan.
Dalam audiensi tersebut, Harjito memperkenalkan KPPG Kelas I BGN Provinsi Kalimantan Utara yang memiliki peran dalam mendukung pelaksanaan program pemenuhan gizi. Kunjungan ke Kabupaten Nunukan ini juga menjadi kunjungan perdana Harjito sejak dilantik sebagai Kepala KPPG Kelas I BGN Provinsi Kalimantan Utara, setelah sebelumnya melakukan pertemuan dengan Gubernur Kalimantan Utara.
Harjito menyampaikan komitmen KPPG untuk mendukung pelaksanaan program pemenuhan gizi di Kabupaten Nunukan, sekaligus membuka ruang komunikasi bagi pemerintah daerah dan masyarakat untuk menyampaikan masukan, kritik, maupun koreksi terhadap kinerja dan kualitas pelayanan.
Menurutnya, keterlibatan berbagai pihak sangat diperlukan agar pelaksanaan Program MBG melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dapat terus ditingkatkan, baik dari sisi pelayanan maupun kualitas makanan yang disediakan.
Saat ini, terdapat 102 SPPG di Provinsi Kalimantan Utara, dengan 15 SPPG di antaranya berada di wilayah Kabupaten Nunukan. Keberadaan SPPG tersebut diharapkan dapat mendukung pemerataan layanan pemenuhan gizi bagi anak-anak dan peserta didik sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Nunukan Hermanus menyambut baik kunjungan dan komitmen KPPG BGN Provinsi Kalimantan Utara dalam mendukung pelaksanaan program pemenuhan gizi di daerah.
Hermanus menegaskan, keberhasilan Program MBG tidak hanya ditentukan oleh tersedianya fasilitas pelayanan, tetapi juga membutuhkan koordinasi yang berkelanjutan, pengawasan, serta keterlibatan perangkat daerah dan instansi terkait.
Karena itu, ia berharap KPPG Kaltara dapat membangun komunikasi yang intensif dengan sejumlah perangkat daerah, di antaranya Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, serta dinas yang membidangi pertanian dan ketahanan pangan. Koordinasi tersebut juga perlu melibatkan Kementerian Agama, terutama dalam memastikan aspek kelayakan dan legalitas kehalalan makanan yang disalurkan kepada penerima manfaat.
“Koordinasi dan komunikasi lintas sektor harus terus diperkuat. Kita ingin pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Nunukan berjalan dengan baik, memenuhi standar yang ditetapkan, serta memberikan manfaat nyata bagi anak-anak dan peserta didik,” demikian arah kebijakan yang ditekankan dalam pertemuan tersebut.
Menurut Hermanus, sinergi antara pemerintah daerah, KPPG, SPPG, dan instansi terkait menjadi bagian penting dalam memastikan program berjalan secara berkelanjutan. Dengan koordinasi yang baik, berbagai kendala di lapangan diharapkan dapat diidentifikasi dan ditangani bersama sehingga pelayanan kepada masyarakat semakin optimal.
Pemerintah Kabupaten Nunukan berharap kolaborasi tersebut tidak hanya memperkuat pelaksanaan Program MBG, tetapi juga mendukung upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi yang baik, aman, dan sesuai kebutuhan anak-anak.
Melalui penguatan koordinasi lintas sektor, Pemkab Nunukan berkomitmen mendukung pelaksanaan program pemenuhan gizi yang berkualitas, sekaligus memastikan setiap upaya pembangunan memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya generasi muda di Kabupaten Nunukan. (*/adv)
