GUNUNGKIDUL – Keberhasilan desa wisata meningkatkan status hingga menjadi Desa Wisata Mandiri dinilai bukan akhir dari perjalanan, melainkan awal untuk berkembang lebih kuat dan berdaya saing.
Anggota Komisi VII DPR RI Hj. Rahmawati, S.H. mendorong pemerintah memastikan dukungan dan insentif bagi desa wisata tetap berkelanjutan, termasuk bagi desa yang telah berhasil naik kelas dari kategori rintisan, berkembang, maju hingga mandiri.
Hal itu disampaikan Hj. Rahmawati saat menyerap aspirasi pengelola Desa Wisata Nglanggeran, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dalam kunjungan kerja Komisi VII DPR RI.
Menurutnya, keberhasilan masyarakat dalam membangun desa wisata justru harus menjadi alasan bagi pemerintah untuk memperkuat dukungan, bukan menghentikannya.
“Jangan sampai ketika desa wisata sudah mandiri, kemudian dukungan pemerintah justru berhenti. Justru ketika mereka sudah berhasil, harus kita dorong agar semakin kuat, berdaya saing, dan mampu menjadi contoh bagi desa wisata lainnya,” ujar Hj. Rahmawati.
Ia menilai, pemerintah perlu memiliki indikator yang jelas, terukur, dan transparan dalam menentukan klasifikasi desa wisata. Di sisi lain, perlu disiapkan skema insentif yang berkelanjutan bagi desa yang mampu meningkatkan kualitas pengelolaan dan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat.
Dukungan tersebut, kata dia, tidak harus selalu berupa bantuan anggaran secara langsung. Pemerintah dapat hadir melalui berbagai kebijakan yang memperkuat ekosistem pariwisata desa.
Mulai dari promosi destinasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), pembangunan dan perbaikan infrastruktur, perluasan akses pasar, digitalisasi pariwisata, penguatan UMKM hingga kolaborasi dengan sektor ekonomi kreatif.
“Mandiri bukan berarti berjalan sendiri. Desa wisata tetap membutuhkan ekosistem dan kebijakan pemerintah agar keberhasilan yang sudah dibangun masyarakat dapat terus tumbuh,” tegasnya.
Soroti Infrastruktur Wisata
Dalam kesempatan tersebut, Hj. Rahmawati juga menyoroti pentingnya infrastruktur dasar sebagai bagian dari pengembangan destinasi wisata.
Salah satu aspirasi yang disampaikan berkaitan dengan kebutuhan penerangan jalan di kawasan wisata Nglanggeran.
Menurutnya, infrastruktur sederhana seperti penerangan memiliki peran penting dalam menciptakan rasa aman dan nyaman bagi wisatawan sekaligus mendukung aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar destinasi.
Pengembangan desa wisata, lanjutnya, tidak bisa hanya berfokus pada daya tarik destinasi. Aksesibilitas, keamanan, kenyamanan, fasilitas pendukung, kualitas pelayanan serta kesiapan masyarakat juga menjadi bagian penting agar wisatawan mendapatkan pengalaman yang baik.
“Kalau destinasi wisatanya sudah bagus, masyarakatnya aktif, tetapi infrastrukturnya belum mendukung, tentu pengembangannya belum optimal,” ujarnya.
Aspirasi Akan Dikawal ke Pemerintah
Hj. Rahmawati memastikan aspirasi yang disampaikan pengelola Desa Wisata Nglanggeran tidak berhenti pada kunjungan kerja.
Ia mengatakan, aspirasi tersebut akan diteruskan dan dikawal dalam pembahasan bersama Kementerian Pariwisata.
“Kami di Komisi VII DPR RI akan meneruskan aspirasi ini kepada Kementerian Pariwisata. Prinsipnya, setiap aspirasi masyarakat yang kami serap harus ada tindak lanjutnya dan kita kawal agar menghasilkan kebijakan yang benar-benar dirasakan manfaatnya,” jelasnya.
Bagi Hj. Rahmawati, Desa Wisata Nglanggeran menjadi salah satu gambaran bahwa pariwisata berbasis masyarakat dapat tumbuh menjadi kekuatan ekonomi lokal apabila dikelola secara konsisten dan mendapatkan dukungan ekosistem yang tepat.
Dampaknya pun tidak hanya dirasakan oleh pengelola destinasi. Pergerakan wisatawan turut membuka ruang usaha bagi masyarakat melalui UMKM, kuliner, kerajinan, homestay, transportasi hingga berbagai sektor ekonomi kreatif.
Karena itu, ia menilai penguatan desa wisata harus ditempatkan sebagai bagian dari strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Kita ingin pariwisata tumbuh dari masyarakat, oleh masyarakat, dan manfaat ekonominya kembali sebesar-besarnya kepada masyarakat,” pungkas Hj. Rahmawati. (*)
