NUNUKAN, tanjungselor.id – Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-27 Kabupaten Nunukan menjadi momentum bagi Pemerintah Kabupaten Nunukan untuk mengevaluasi capaian pembangunan sekaligus memperkuat komitmen meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan.
Hal tersebut disampaikan Bupati Nunukan, H. Irwan Sabri, S.E., dalam pidatonya pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Nunukan dalam rangka peringatan HUT ke-27 Kabupaten Nunukan, Senin (12/10/2026).
Mengusung semangat Kreatif Berkarya, Nunukan Maju, peringatan tahun ini tidak sekadar menjadi seremoni tahunan, tetapi juga momentum mempertegas arah pembangunan daerah agar semakin merata, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dalam pidatonya, Irwan menekankan bahwa keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari pertumbuhan ekonomi, angka statistik, maupun penghargaan yang diraih pemerintah daerah. Lebih dari itu, pembangunan harus mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memastikan pelayanan dasar dapat diakses secara adil oleh seluruh warga.
Menurutnya, tantangan geografis Kabupaten Nunukan yang mencakup wilayah perkotaan, pedalaman, pesisir, hingga pulau-pulau terluar membutuhkan strategi pembangunan yang tepat dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Karena itu, pemerataan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi lokal, serta peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan menjadi agenda penting yang harus terus diperjuangkan.
Kemiskinan dan pengangguran menurun
Sejumlah indikator pembangunan Kabupaten Nunukan menunjukkan perkembangan positif sepanjang 2025. Berdasarkan data yang dipaparkan dalam rangkaian peringatan HUT ke-27, persentase penduduk miskin turun dari 5,73 persen pada 2024 menjadi 5,27 persen pada 2025.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga menurun dari 2,71 persen menjadi 2,61 persen. Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 69,27 menjadi 69,87.
Perekonomian Kabupaten Nunukan pada 2025 tercatat tumbuh sebesar 3,98 persen. Capaian tersebut menjadi salah satu indikator bahwa aktivitas ekonomi daerah terus bergerak.
Meski demikian, pemerintah daerah masih menghadapi pekerjaan rumah untuk memastikan pertumbuhan ekonomi berdampak langsung terhadap pendapatan masyarakat, terbukanya lapangan kerja, dan berkurangnya kesenjangan kesejahteraan.
Irwan menegaskan, capaian tersebut harus menjadi motivasi untuk bekerja lebih baik, bukan alasan untuk berpuas diri. Penanganan stunting, pemerataan pembangunan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia tetap membutuhkan perhatian serius.
Infrastruktur dan pelayanan dasar jadi prioritas
Sebagai daerah perbatasan dengan kondisi geografis yang beragam, Nunukan menghadapi tantangan dalam menyediakan infrastruktur yang merata hingga wilayah terpencil.
Akses jalan, ketersediaan air bersih, jaringan listrik, pendidikan, dan pelayanan kesehatan menjadi kebutuhan mendasar yang harus terus dipenuhi.
Pemerintah Kabupaten Nunukan pun mendorong percepatan pembangunan infrastruktur untuk membuka konektivitas antarwilayah sekaligus mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
Pada sektor kesehatan, pemerintah daerah telah menempatkan 11 dokter spesialis di RS Pratama Sebuku dan RS Pratama Sebatik. Sementara itu, pemenuhan tenaga dokter spesialis untuk RS Pratama Krayan masih diusulkan kepada Kementerian Kesehatan.
Upaya peningkatan kualitas pelayanan rumah sakit dan penguatan tata kelola fasilitas kesehatan juga terus dilakukan untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan medis yang memadai.
Langkah tersebut menjadi penting agar masyarakat di wilayah pedalaman dan perbatasan tidak terus menghadapi kesulitan dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas.
Program 17 Arah Baru menyentuh kebutuhan masyarakat
Dalam agenda pembangunan 2026, Pemkab Nunukan juga mendorong pelaksanaan program 17 Arah Baru sebagai upaya menerjemahkan visi pembangunan daerah ke dalam program yang menyentuh kebutuhan masyarakat.
Pada sektor pertanian, pemerintah menargetkan pembangunan 151 paket jalan tani yang tersebar di 16 kecamatan. Program ini diarahkan untuk mempermudah mobilitas petani, memperlancar pengangkutan hasil panen, dan meningkatkan akses menuju kawasan produksi pertanian.
Di bidang pendidikan, pemerintah menargetkan pemberian beasiswa kepada 1.011 pelajar dan mahasiswa pada 2026. Selain itu, distribusi seragam sekolah dilaporkan menjangkau 21.680 siswa SD dan 10.213 siswa SMP.
Pemkab Nunukan juga merencanakan penyediaan perangkat internet berbasis satelit untuk 19 SMP yang berada di wilayah dengan keterbatasan akses internet.
Berbagai program tersebut diharapkan dapat memperluas kesempatan belajar, meningkatkan konektivitas digital, serta mengurangi hambatan pelayanan publik akibat keterbatasan akses di wilayah terpencil.
Namun, keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh banyaknya kegiatan atau besarnya anggaran yang disiapkan. Pelaksanaan yang tepat sasaran, ketepatan waktu, serta manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat menjadi ukuran penting dalam menilai keberhasilan pembangunan.
Dorong ekonomi lokal dan peluang usaha
Selain infrastruktur dan pelayanan dasar, penguatan ekonomi lokal juga menjadi perhatian pemerintah daerah.
Sektor pertanian, perikanan, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dinilai memiliki potensi untuk menjadi penggerak ekonomi Kabupaten Nunukan. Pengembangan potensi tersebut perlu didukung peningkatan nilai tambah produk, akses pasar, investasi, serta terbukanya peluang usaha dan lapangan kerja.
Dengan pengelolaan potensi daerah yang lebih optimal, pertumbuhan ekonomi diharapkan tidak hanya terkonsentrasi di pusat perkotaan, tetapi juga memberikan dampak bagi masyarakat di pedalaman, pesisir, dan pulau-pulau perbatasan.
Pemerintah daerah juga dituntut memastikan pembangunan ekonomi berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemerataan kesempatan bagi masyarakat.
Momentum memperkuat kolaborasi
Memasuki usia ke-27 tahun, Kabupaten Nunukan memiliki peluang untuk memperkuat fondasi pembangunan sekaligus menjawab berbagai persoalan yang masih dihadapi masyarakat.
Pemerintah daerah membutuhkan dukungan DPRD, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dunia usaha, dan masyarakat agar program pembangunan dapat berjalan efektif serta berkesinambungan.
Kritik, saran, dan partisipasi masyarakat juga menjadi bagian penting dalam memastikan kebijakan pemerintah sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Bagi Kabupaten Nunukan sebagai wilayah perbatasan negara, pemerataan pembangunan bukan hanya persoalan infrastruktur, melainkan juga upaya memastikan seluruh masyarakat memperoleh kesempatan yang setara untuk hidup sejahtera.
Peringatan HUT ke-27 pun menjadi pengingat bahwa perjalanan pembangunan masih membutuhkan kerja keras dan kolaborasi seluruh elemen daerah.
Dengan memperkuat pelayanan dasar, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengembangkan potensi ekonomi lokal, dan memperluas konektivitas wilayah, Kabupaten Nunukan diharapkan semakin maju, berdaya saing, dan mampu menghadirkan kesejahteraan yang lebih merata bagi masyarakatnya. (*/adv)
