TANJUNG SELOR, tanjungselor.id – Kunjungan kerja Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Jenderal Polisi (Purn) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D., ke Kalimantan Utara, Selasa (6/10/2026), menjadi momentum penting untuk kembali mendorong percepatan pembangunan kawasan perbatasan.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara berharap kunjungan langsung tersebut tidak berhenti pada peninjauan lapangan, tetapi berlanjut menjadi solusi konkret atas persoalan yang selama ini masih membatasi mobilitas masyarakat, terutama keterbatasan jalan dan jembatan.
Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, menyampaikan apresiasi atas kehadiran Mendagri di wilayah perbatasan. Menurutnya, kunjungan tersebut membuka ruang koordinasi yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan daerah untuk membahas kebutuhan infrastruktur masyarakat perbatasan.
“Kita berharap dengan kehadiran Pak Mendagri ini, persoalan konektivitas jalan di wilayah perbatasan Kaltara bisa mendapatkan solusi. Termasuk pembangunan jembatan yang telah dilaksanakan oleh Kementerian PU,” ujar Zainal.
Bagi Pemprov Kaltara, persoalan konektivitas bukan sekadar urusan pembangunan fisik. Kondisi jalan dan jembatan sangat menentukan akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, distribusi kebutuhan pokok, hingga aktivitas ekonomi.
Wakil Gubernur Kaltara, Ingkong Ala, menilai masyarakat di sejumlah kawasan perbatasan masih menghadapi keterbatasan akses transportasi. Bahkan, beberapa wilayah masih sangat bergantung pada moda transportasi udara berkapasitas kecil dengan frekuensi penerbangan yang terbatas.
“Masyarakat perbatasan selama ini hanya bisa mengandalkan moda transportasi udara berkapasitas terbatas, antara 10 hingga 20 orang, dengan frekuensi penerbangan yang juga terbatas,” kata Ingkong.
Karena itu, pembangunan jaringan jalan dan jembatan dinilai menjadi kebutuhan mendesak untuk membuka keterisolasian wilayah sekaligus memastikan masyarakat perbatasan memperoleh akses pelayanan dan pembangunan yang lebih setara.
“Satu-satunya akses untuk melepaskan keterisolasian dan memenuhi kesetaraan kebutuhan masyarakat adalah melalui percepatan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan,” tegasnya.
Mendagri Lihat Langsung Kondisi Perbatasan
Tito Karnavian tiba di Bandara Tanjung Harapan, Tanjung Selor, Selasa (6/10), dan disambut Gubernur Kaltara Zainal A. Paliwang, Wakil Gubernur Ingkong Ala serta jajaran Forkopimda.
Dari Tanjung Selor, Mendagri melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Malinau menggunakan helikopter. Agenda kunjungan mencakup rapat koordinasi mengenai persoalan perbatasan di Kabupaten Malinau, kemudian dilanjutkan dengan peninjauan langsung kawasan perbatasan di Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan.
Di Krayan, salah satu agenda yang menjadi perhatian adalah kondisi Jalan Nasional Krayan–Malinau serta infrastruktur di kawasan perbatasan, termasuk lokasi pembangunan PLBN Long Midang.
Kunjungan tersebut menjadi kesempatan bagi pemerintah pusat untuk melihat secara langsung kondisi riil wilayah yang selama ini menghadapi tantangan geografis dan keterbatasan akses.
Ketua DPRD Kaltara, Achmad Djufrie, menyebut kedatangan Mendagri merupakan bentuk perhatian pemerintah pusat terhadap persoalan perbatasan Kaltara. Ia mengatakan perjuangan pemerintah daerah dan DPRD untuk mendorong perhatian pusat terhadap kawasan perbatasan telah dilakukan selama ini.
Menurutnya, kunjungan Mendagri menjadi tanda bahwa berbagai persoalan yang disampaikan daerah telah mendapat perhatian pemerintah pusat.
DOB Juga Didorong
Selain persoalan infrastruktur, Pemprov Kaltara juga kembali menyampaikan aspirasi terkait pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di wilayah perbatasan.
Ingkong Ala menilai pemekaran wilayah diperlukan untuk mendekatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat yang tinggal di wilayah dengan kondisi geografis sulit dijangkau.
“Usulan DOB ini sangat penting. Tanpa pemekaran wilayah, pelayanan pemerintah tidak akan maksimal sampai ke tingkat kecamatan dan desa,” ujarnya.
Menurutnya, DOB bukan hanya berkaitan dengan administrasi pemerintahan, tetapi juga diharapkan dapat mempercepat pemerataan pembangunan dan memperkuat pelayanan publik di kawasan perbatasan.
Pemprov Kaltara berharap seluruh aspirasi yang disampaikan dalam kunjungan tersebut dapat ditindaklanjuti pemerintah pusat melalui kebijakan dan program yang nyata.
Sebab, bagi masyarakat perbatasan, persoalan konektivitas bukan lagi sekadar wacana pembangunan. Jalan yang terbuka, jembatan yang terhubung dan transportasi yang tersedia menjadi kebutuhan dasar agar masyarakat di wilayah terdepan Indonesia tidak terus berada dalam keterisolasian.
Kunjungan Mendagri ke Malinau dan Krayan diharapkan menjadi titik awal penguatan sinergi pusat dan daerah untuk mempercepat pembangunan perbatasan Kaltara—bukan hanya untuk kepentingan konektivitas, tetapi juga pemerataan pelayanan, pertumbuhan ekonomi dan penguatan kehadiran negara di garis batas. (*).
