BULUNGAN, tanjungselor.id – Pemerintah Kabupaten Bulungan mendorong percepatan penyesuaian perizinan usaha perkebunan, khususnya bagi perusahaan yang masih mengantongi Izin Usaha Perkebunan (IUP) dan belum menuntaskan proses penyesuaian menuju Hak Guna Usaha (HGU).
Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola investasi yang tertib, memberikan kepastian hukum, serta memastikan aktivitas usaha perkebunan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tata ruang wilayah.
Bupati Bulungan, Syarwani, mengungkapkan, saat ini terdapat sekitar 21 izin usaha perkebunan di Kabupaten Bulungan dengan luasan mencapai lebih dari 100 ribu hektare yang masih berbentuk IUP.
Menurutnya, para pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memenuhi ketentuan perizinan yang berlaku, termasuk melakukan penyesuaian status perizinan sesuai tahapan dan persyaratan yang ditetapkan pemerintah.
“ Ada kewajiban yang harus dipenuhi para pelaku usaha perkebunan, termasuk penyesuaian status perizinan menuju HGU,” tegas Syarwani.
Penyesuaian Regulasi, Pemkab Siapkan Pendampingan
Syarwani menjelaskan, penyesuaian perizinan tersebut perlu dilakukan dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang menggantikan PP Nomor 5 Tahun 2021.
Regulasi baru tersebut membawa sejumlah perubahan dalam sistem pelayanan perizinan, termasuk integrasi pelayanan kementerian dan lembaga melalui sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA).
Selain itu, terdapat pengaturan batas waktu pelayanan atau Service Level Agreement (SLA), serta ketentuan yang melarang pemerintah daerah menambahkan persyaratan di luar ketentuan yang telah ditetapkan.
Menurut Syarwani, perubahan regulasi ini membutuhkan pemahaman dan penyesuaian bersama, baik dari pemerintah daerah maupun para pelaku usaha.
Karena itu, Pemkab Bulungan berkomitmen memfasilitasi dan memberikan pendampingan agar proses penyesuaian perizinan dapat berjalan sesuai ketentuan.
“Perubahan regulasi ini tentu membutuhkan penyesuaian, baik dari pemerintah daerah maupun pelaku usaha. Karena itu, pemerintah harus memfasilitasi dan memberikan pendampingan secara maksimal,” ujarnya.
Kesesuaian Tata Ruang Menjadi Syarat Penting
Selain persoalan administrasi perizinan, Bupati juga menekankan pentingnya pemenuhan persyaratan dasar sebelum perizinan berusaha diterbitkan.
Persyaratan tersebut mencakup Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), persetujuan lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), serta Sertifikat Laik Fungsi (SLF).
Seluruh persyaratan tersebut harus menjadi perhatian pelaku usaha agar kegiatan investasi memiliki landasan hukum yang jelas dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
Terlebih, Kabupaten Bulungan telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Dengan demikian, setiap pengajuan penyesuaian perizinan maupun permohonan KKPR harus mengacu pada peruntukan ruang yang telah ditetapkan.
“Jika kegiatan usaha yang diajukan tidak terakomodasi dalam tata ruang, tentu akan menjadi kendala dalam penerbitan KKPR maupun perizinan berikutnya,” jelasnya.
Syarwani juga meminta perangkat daerah teknis, khususnya Dinas Pekerjaan Umum melalui bidang tata ruang, melakukan identifikasi terhadap potensi wilayah yang memungkinkan untuk diusulkan dalam penyesuaian tata ruang.
Ia turut mengingatkan para pelaku usaha agar terlebih dahulu memastikan kesesuaian peruntukan ruang sebelum mengajukan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR).
“Saya mengingatkan para pelaku usaha agar terlebih dahulu memastikan informasi kesesuaian ruang melalui Dinas Pekerjaan Umum, sehingga pengajuan yang dilakukan tidak bertentangan dengan tata ruang dan tidak menimbulkan persoalan hukum,” imbaunya.
Investasi Harus Memberikan Manfaat bagi Masyarakat
Lebih jauh, Bupati menegaskan bahwa Pemkab Bulungan tetap membuka ruang seluas-luasnya bagi investasi yang dijalankan secara tertib, bertanggung jawab, dan sesuai ketentuan.
Menurutnya, investasi memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, membuka kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendukung percepatan pembangunan.
Karena itu, pemerintah daerah ingin memastikan setiap aktivitas investasi tidak hanya berorientasi pada pengembangan usaha, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat dan daerah.
Di sisi lain, identifikasi potensi wilayah juga diperlukan untuk mendukung pengembangan sektor ekonomi masyarakat, termasuk pertambangan rakyat dan kegiatan galian C, agar dapat diakomodasi melalui mekanisme penyesuaian tata ruang sesuai ketentuan.
“Bagi pemerintah daerah, kehadiran investasi sangat penting. Investasi merupakan salah satu motor penggerak perekonomian daerah, membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta membantu mengatasi berbagai persoalan pembangunan,” pungkas Syarwani.
Melalui langkah penataan perizinan dan penguatan kesesuaian tata ruang ini, Pemkab Bulungan berharap tercipta iklim investasi yang semakin sehat, tertib, dan berkelanjutan.
Kepastian hukum bagi pelaku usaha, perlindungan terhadap tata ruang, serta manfaat ekonomi bagi masyarakat menjadi bagian penting dari arah pembangunan Kabupaten Bulungan ke depan. (*)





