NUNUKAN, tanjungselor.id – Perempuan memiliki peran strategis dalam mendorong pembangunan daerah, mulai dari pemberdayaan ekonomi, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, hingga perlindungan perempuan dan anak. Karena itu, Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia (FPPI) diharapkan menjadi wadah yang mampu memperkuat kapasitas, kemandirian, serta kontribusi perempuan di Kabupaten Nunukan.
Harapan tersebut disampaikan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kabupaten Nunukan, Muhammad Amin, saat mewakili Bupati Nunukan menghadiri pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) FPPI Kabupaten Nunukan masa bakti 2026–2029 di Lantai 5 Kantor Bupati Nunukan, Jumat (16/10/2026).
Dalam sambutannya, Muhammad Amin menegaskan bahwa perempuan tidak hanya memiliki peran penting dalam keluarga, tetapi juga mempunyai potensi besar untuk berkontribusi di berbagai sektor, termasuk pendidikan, ekonomi, sosial, kesehatan, dan organisasi kemasyarakatan.
Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Nunukan mendukung berbagai upaya yang mendorong kemajuan, kemandirian, dan peningkatan kapasitas perempuan sebagai bagian dari pembangunan daerah.
Ia berharap para pengurus FPPI yang baru dilantik dapat menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, bekerja dengan tulus, serta membangun kebersamaan dalam menjalankan program organisasi.
“FPPI diharapkan dapat hadir di tengah masyarakat, mendengar persoalan yang dihadapi perempuan, serta ikut mencari solusi dan memberikan manfaat nyata,” pesannya.
Muhammad Amin juga mengajak FPPI memperkuat komunikasi dan sinergi dengan pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan, dunia pendidikan, dunia usaha, serta berbagai pihak lainnya agar program pemberdayaan perempuan dapat berjalan lebih efektif dan menyentuh kebutuhan masyarakat.
Sementara itu, Ketua DPC FPPI Kabupaten Nunukan terpilih, Masriah, menyampaikan bahwa pelantikan tersebut merupakan awal dari amanah dan tanggung jawab bersama untuk memperkuat peran perempuan dalam pembangunan daerah.
Ia menilai Kabupaten Nunukan memiliki posisi geografis dan sosial yang strategis sebagai wilayah perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sekaligus memiliki potensi daerah yang perlu dikembangkan melalui keterlibatan seluruh elemen masyarakat, termasuk perempuan.
Namun, menurutnya, masih terdapat berbagai tantangan yang membutuhkan perhatian bersama, mulai dari pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan anak, kesehatan masyarakat, perlindungan perempuan dan anak, hingga keterlibatan perempuan dalam pembangunan daerah.
Untuk itu, pengurus DPC FPPI Kabupaten Nunukan masa bakti 2026–2029 berkomitmen memperkuat pemberdayaan ekonomi perempuan, salah satunya melalui pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berbasis ekonomi kreatif lokal.
Upaya tersebut diharapkan dapat membuka peluang usaha, meningkatkan kemampuan perempuan dalam mengembangkan potensi daerah, serta mendorong kemandirian finansial perempuan di Kabupaten Nunukan.
Selain pemberdayaan ekonomi, FPPI juga berkomitmen meningkatkan edukasi mengenai hak-hak perempuan serta mengambil peran sebagai mitra aktif dalam penanganan persoalan sosial dan perlindungan perempuan, khususnya di wilayah perbatasan
Melalui kepengurusan yang baru, FPPI diharapkan tidak hanya menjadi wadah berhimpun, tetapi juga mampu menghadirkan program kerja yang konkret, memperluas kolaborasi, dan memberikan dampak nyata bagi perempuan serta keluarga di Kabupaten Nunukan.
Sinergi antara organisasi perempuan, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi salah satu langkah penting untuk mewujudkan perempuan yang berdaya, mandiri, terlindungi, dan berkontribusi aktif dalam pembangunan Kabupaten Nunukan.(*/adv)
