JAKARTA, tanjungselor.id – Kepastian peningkatan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu mulai 1 Januari 2027 menjadi kabar penting bagi ribuan tenaga pelayanan publik di Indonesia.
Keputusan tersebut telah ditetapkan pemerintah melalui kesepakatan bersama DPR RI dalam rapat koordinasi finalisasi penataan ASN pada Jumat (6/11/2026). Kebijakan ini berlaku lintas profesi, tidak hanya tenaga pendidik, tetapi juga tenaga kesehatan, tenaga teknis, pemadam kebakaran, Satpol PP, serta tenaga pelayanan dan pelaksana lainnya.
Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Utara, Hj. Rahmawati Zainal, menyambut positif keputusan tersebut. Ia menilai kebijakan ini menjadi bentuk perhatian negara sekaligus pengakuan terhadap pengabdian tenaga pelayanan publik yang selama ini bekerja untuk masyarakat.
Bagi Rahmawati, kepastian perubahan status ini bukan sekadar persoalan administrasi kepegawaian, melainkan menyangkut penghargaan terhadap pengabdian, kesejahteraan, dan masa depan ribuan tenaga PPPK, termasuk yang bertugas di Kalimantan Utara.
“Ini kabar baik dan patut kita syukuri. Mereka sudah lama mengabdi dan menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat. Sudah sepatutnya pengabdian itu mendapatkan kepastian dan penghargaan dari negara,” ujarnya. (*)
