TANJUNG SELOR, tanjungselor.id — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) memperketat pengelolaan keuangan daerah di tengah dinamika fiskal yang menuntut pemerintah lebih selektif dalam menentukan program dan belanja.
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltara, H. Denny Harianto, S.E., M.M., meminta seluruh perangkat daerah tidak hanya fokus pada penyerapan anggaran, tetapi juga mampu mengoptimalkan pendapatan serta memastikan setiap belanja memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Arahan tersebut disampaikan Denny saat memimpin rapat koordinasi rutin bulanan bersama seluruh Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemprov Kaltara, di Kantor Gubernur Kaltara, Senin (10/8/2026).
Rapat tersebut menjadi forum evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sekaligus memastikan agenda pembangunan tetap berjalan sesuai kemampuan fiskal dan prioritas daerah.
Belanja Harus Lebih Selektif
Denny menekankan pentingnya efisiensi, khususnya dalam pelaksanaan kegiatan pada sisa tahun anggaran 2026.
Menurutnya, setiap perangkat daerah harus mampu memilah kegiatan berdasarkan urgensi, manfaat, dan kontribusinya terhadap target pembangunan.
Salah satu pos yang menjadi perhatian adalah belanja perjalanan dinas.
Denny meminta perangkat daerah lebih selektif menentukan agenda perjalanan dinas. Untuk kegiatan teknis tertentu, kehadiran tidak harus selalu diwakili pejabat pimpinan tinggi.
Delegasi dapat diberikan kepada Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, maupun staf yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan kegiatan.
“Langkah ini dinilai dapat membantu mengendalikan belanja sekaligus memberikan kesempatan kepada pegawai untuk memperoleh pengalaman dan pengembangan kapasitas dalam menjalankan tugas,” kata Denny.
Menurutnya, efisiensi bukan berarti menghambat pelaksanaan program. Sebaliknya, pengendalian belanja diperlukan agar anggaran yang tersedia dapat diarahkan pada kebutuhan yang lebih strategis.
TKD Turun, Prioritas Pembangunan Ditata
Pemprov Kaltara juga menghadapi tantangan dari sisi pendapatan daerah, terutama dinamika Transfer ke Daerah (TKD) yang turut dipengaruhi kondisi sektor sumber daya alam dan mineral batu bara.
Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah harus semakin cermat dalam menyusun prioritas pembangunan.
Denny menegaskan, keterbatasan fiskal tidak boleh membuat anggaran digunakan secara tidak terarah.
“Anggaran yang tersedia akan kita fokuskan pada program pembangunan yang benar-benar prioritas dan berdampak bagi masyarakat,” tegasnya.
Karena itu, perangkat daerah diminta melakukan pengendalian terhadap belanja yang tidak mendesak dan memastikan program yang telah direncanakan memiliki manfaat yang jelas.
14 OPD Diminta Kejar Optimalisasi PAD
Tidak hanya dari sisi belanja, Denny juga mendorong penguatan kemampuan daerah dalam meningkatkan pendapatan.
Sebanyak 14 perangkat daerah pengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) diminta menyusun strategi peningkatan pendapatan terlebih dahulu sebelum menetapkan rencana belanja.
Langkah tersebut dinilai penting agar perencanaan keuangan daerah tidak semata berorientasi pada bagaimana anggaran dibelanjakan, tetapi juga bagaimana kapasitas pendapatan dapat diperkuat.
Optimalisasi PAD diharapkan mampu memperluas ruang fiskal Pemprov Kaltara dalam membiayai program pembangunan dan pelayanan publik.
Jangan Lewatkan Peluang Anggaran APBN dan DAK
Denny juga meminta seluruh perangkat daerah lebih proaktif menangkap peluang pembiayaan dari pemerintah pusat.
Perangkat daerah diminta menyiapkan proposal teknis, kesiapan lahan, dokumen perencanaan, serta persyaratan pendukung lainnya sejak awal.
Kesiapan tersebut penting agar usulan pembangunan dari Kaltara memiliki dasar yang kuat ketika diajukan untuk memperoleh dukungan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK).
Dengan demikian, beban pembiayaan yang sepenuhnya bersumber dari APBD dapat ditekan, sementara peluang memperbesar dukungan anggaran pusat dapat dimanfaatkan secara maksimal.
Pejabat Diminta Fokus pada Tupoksi
Menutup arahannya, Denny mengingatkan seluruh pejabat struktural, khususnya jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (PPTP), untuk tetap fokus menjalankan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
Ia meminta seluruh jajaran menjaga profesionalisme, memperkuat koordinasi, serta memastikan setiap kebijakan dan penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan.
Pengelolaan keuangan daerah, kata dia, harus berjalan seiring antara penguatan pendapatan, efisiensi belanja, ketepatan perencanaan, dan pencapaian target pembangunan.
Dengan pendekatan tersebut, Pemprov Kaltara berharap ruang fiskal yang tersedia dapat dimanfaatkan secara lebih optimal untuk membiayai program prioritas dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. (*)
