TANJUNG SELOR, tanjungselor.id – Tidak boleh ada penyandang disabilitas yang kehilangan akses bantuan dan pelayanan hanya karena belum terdata. Prinsip inilah yang ingin diperkuat Pemerintah Kabupaten Bulungan melalui program Bulungan Inklusi Ramah Disabilitas (BIRD).
Bupati Bulungan, Syarwani, mendorong penguatan pendataan penyandang disabilitas hingga tingkat desa sekaligus penyederhanaan penerbitan kartu disabilitas berbasis barcode. Langkah ini diharapkan mempermudah warga mengakses berbagai fasilitas dan konsesi yang telah disiapkan bersama pemerintah daerah dan mitra usaha.
Bagi penyandang disabilitas, kemudahan administrasi bukan sekadar urusan kartu identitas. Lebih dari itu, kemudahan tersebut menjadi pintu untuk memperoleh pelayanan, kesempatan, dan hak yang setara dalam kehidupan sehari-hari.
Syarwani menegaskan, pembangunan inklusif tidak boleh hanya dirasakan masyarakat di pusat kota, tetapi harus menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Bulungan.
“Komitmen inklusi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Bulungan tidak boleh hanya dirasakan masyarakat di Kota Tanjung Selor, tetapi juga harus menjangkau 10 kecamatan, 74 desa, dan tujuh kelurahan,” kata Syarwani saat diwawancarai Petikmedia.com, Selasa (13/10/2026).
Pendataan dari Desa, Jangan Sampai Ada yang Terlewat
Syarwani meminta seluruh kepala desa berperan aktif mengidentifikasi warga penyandang disabilitas di wilayah masing-masing. Pendataan langsung dinilai penting karena pemerintah masih menghadapi kemungkinan adanya warga yang belum tercatat dalam basis data yang tersedia.
Pemerintah desa diharapkan berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD), dinas teknis, serta yayasan yang bergerak di bidang disabilitas untuk memastikan data lebih akurat dan sesuai kondisi di lapangan.
Pendekatan ini juga memiliki nilai kemanusiaan. Warga yang selama ini belum terjangkau informasi maupun pelayanan diharapkan dapat dikenali kebutuhannya, sehingga program pemerintah tidak hanya menyasar mereka yang sudah terdaftar.
Menurut Syarwani, pembangunan inklusif bukan semata-mata menghadirkan infrastruktur yang ramah disabilitas. Pemerintah juga harus memastikan setiap warga mendapatkan perlakuan setara tanpa diskriminasi.
Kartu Berbasis Barcode, Akses Diharapkan Lebih Mudah
Selain pembenahan data, Syarwani mendorong agar kartu disabilitas Bulungan dirancang dengan mekanisme yang sederhana, tetapi tetap memiliki sistem verifikasi yang jelas.
Ia mengusulkan kartu tersebut dilengkapi identitas daerah dan barcode yang terhubung dengan identitas kependudukan. Dengan mekanisme itu, keabsahan pemegang kartu diharapkan dapat diperiksa sehingga akses terhadap fasilitas yang tersedia menjadi lebih mudah dan tertib.
“Yang penting mekanismenya tidak terlalu rumit, tetapi tetap bisa divalidasi. Dengan begitu, penyandang disabilitas yang memenuhi persyaratan dapat lebih mudah mengakses fasilitas yang sudah kita bangun bersama,” ujarnya.
Dorongan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat manfaat program BIRD. Kemudahan penerbitan kartu diharapkan berjalan seiring dengan pendataan yang akurat, sehingga warga yang memenuhi persyaratan tidak terkendala prosedur administrasi yang berbelit.
Lebih dari 1.000 UMKM Terlibat dalam Program BIRD
Program BIRD juga berkembang melalui kolaborasi dengan pelaku usaha dan penyedia layanan. Ketua Yayasan Faqih Hasan Centre (YFHC) Bulungan, Hasanuddin, menyebut lebih dari 1.000 usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) telah terlibat memberikan konsesi bagi penyandang disabilitas di sejumlah wilayah Bulungan.
Kerja sama tersebut turut berkembang dengan melibatkan sektor transportasi dan perhotelan. Pemerintah daerah juga diharapkan dapat memperluas kolaborasi ke bidang lain, termasuk layanan kesehatan, pelatihan keterampilan, dan kesempatan kerja.
Bagi penyandang disabilitas, keterlibatan dunia usaha membuka peluang untuk menikmati layanan secara lebih terjangkau sekaligus memperluas ruang partisipasi dalam kegiatan ekonomi dan sosial.
Syarwani mengapresiasi para pelaku usaha yang telah mendukung program tersebut. Ia berharap kolaborasi tidak berhenti pada pemberian potongan harga, tetapi juga berkembang menjadi kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk meningkatkan keterampilan dan memperoleh pekerjaan sesuai kemampuan masing-masing.
Data Harus Akurat agar Program Tepat Sasaran
Hasanuddin menilai kepala desa memiliki peran penting karena paling dekat dengan kondisi masyarakat hingga tingkat rukun tetangga (RT).
Menurut data yang dihimpun YFHC, terdapat 117 penyandang disabilitas dewasa dan lebih dari 500 anak yang terdata melalui sektor pendidikan. Sementara itu, angka sekitar 3.000 orang yang disebut berasal dari Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) masih perlu ditelusuri melalui verifikasi lapangan.
“Yang paling tahu warganya itu orang desa, karena mereka bersentuhan langsung dengan masyarakat sampai tingkat RT. Dari situ kita bisa menemukan penyandang disabilitas yang mungkin selama ini belum terdata,” kata Hasanuddin.
Ia menegaskan, data yang akurat menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan dan bentuk dukungan yang tepat, mulai dari akses bantuan sosial, penerbitan kartu disabilitas, hingga pelatihan keterampilan.
Dengan demikian, pendataan bukan hanya pekerjaan administratif, melainkan langkah awal untuk memastikan kebijakan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Inklusi Bukan Sekadar Program, tetapi Hak Warga
Penguatan program BIRD sejalan dengan semangat pembangunan yang memberikan kesempatan setara bagi seluruh masyarakat. Pemerintah Kabupaten Bulungan ingin memastikan akses terhadap fasilitas publik dan manfaat pembangunan tidak terbatas pada kelompok tertentu atau warga yang tinggal di pusat perkotaan.
Ke depan, tantangannya adalah memastikan pendataan, penerbitan kartu, dan pemberian konsesi berjalan beriringan. Usulan kartu berbasis barcode juga perlu ditindaklanjuti melalui mekanisme teknis yang jelas agar proses verifikasi tetap aman dan mudah diakses.
Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan inklusif tidak hanya diukur dari banyaknya kartu yang diterbitkan atau pelaku usaha yang bergabung. Ukuran terpentingnya adalah seberapa banyak warga yang sebelumnya belum terjangkau kini dapat memperoleh layanan, kesempatan, dan hak yang semestinya mereka nikmati.
Sebab, Bulungan yang inklusif adalah Bulungan yang tidak membiarkan satu pun warganya tertinggal hanya karena keterbatasan akses. (*)
