TANJUNG SELOR, tanjungselor.id – Upaya memperkuat kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) kembali menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Salah satu sektor yang dinilai memiliki prospek besar untuk mendongkrak penerimaan daerah adalah pariwisata, yang pengembangannya membutuhkan sinergi seluruh perangkat daerah.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara, H. Denny Harianto, S.E., M.M., saat memimpin apel pagi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara di Lapangan Agathis, Senin (6/7/2026).
Sejalan dengan arahan tersebut, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kalimantan Utara memandang penguatan sektor pariwisata sebagai salah satu strategi penting dalam memperluas sumber-sumber PAD sekaligus memperkuat ketahanan fiskal daerah.
Dalam arahannya, Sekprov Denny mencontohkan keberhasilan Kota Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, yang mampu mencatatkan pertumbuhan ekonomi sekitar 6 persen, melampaui rata-rata pertumbuhan ekonomi Jawa Timur sebesar 5,9 persen. Capaian tersebut dinilai tidak terlepas dari keberhasilan pemerintah daerah mengelola potensi wisata, khususnya wisata sejarah, sebagai penggerak aktivitas ekonomi masyarakat.
“Keberhasilan daerah lain dapat menjadi pembelajaran bagi kita. Potensi yang dimiliki harus dipetakan dan dikembangkan secara bersama-sama,” ujar Denny.
Menurutnya, Kalimantan Utara memiliki kekayaan alam, budaya, sejarah, dan kearifan lokal yang berpotensi menjadi daya tarik wisata unggulan. Apabila dikelola secara terintegrasi, sektor tersebut tidak hanya meningkatkan kunjungan wisatawan, tetapi juga mampu menggerakkan sektor perdagangan, transportasi, perhotelan, UMKM, hingga industri kreatif yang pada akhirnya memberikan kontribusi terhadap peningkatan PAD.
BPKAD Kaltara menilai, semakin kuat aktivitas ekonomi yang tumbuh dari sektor pariwisata, semakin besar pula peluang peningkatan penerimaan daerah yang dapat dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Oleh karena itu, pembangunan sektor pariwisata harus dipandang sebagai investasi jangka panjang bagi penguatan kapasitas fiskal daerah.
Sekprov Denny menegaskan bahwa pengembangan pariwisata bukan semata menjadi tanggung jawab Dinas Pariwisata, melainkan memerlukan dukungan seluruh organisasi perangkat daerah melalui program yang saling terintegrasi, mulai dari penyediaan infrastruktur, peningkatan kualitas lingkungan, promosi daerah, hingga kemudahan investasi.
Dengan kolaborasi lintas sektor tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara optimistis potensi wisata yang dimiliki dapat berkembang lebih optimal, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, membuka lapangan kerja, sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebagai fondasi menuju kemandirian fiskal.
“Ini bisa menjadi contoh bagi Kaltara. Peningkatan PAD dari sektor pariwisata bukan hanya tanggung jawab Dinas Pariwisata, tetapi seluruh OPD harus berkolaborasi dan bersinergi untuk bersama-sama meningkatkannya,” tutup Denny. (adv)
