BULUNGAN, takanews.com – Pemerintah Kabupaten Bulungan terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah memperketat pengawasan kearsipan internal di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
Penguatan pengawasan ini bukan sekadar memastikan dokumen tersimpan dengan baik, tetapi juga menjadi bagian penting dalam membangun birokrasi yang tertib administrasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menjaga keamanan dokumen negara.
Bupati Bulungan, Syarwani, menegaskan bahwa pengawasan kearsipan internal merupakan instrumen penting untuk mengukur tingkat kepatuhan setiap perangkat daerah terhadap standar dan kaidah kearsipan nasional.
Menurutnya, pengelolaan arsip harus menjadi perhatian serius seluruh pimpinan OPD. Sebab, arsip merupakan bagian penting dari memori kelembagaan, bukti pertanggungjawaban pemerintahan, sekaligus sumber informasi dalam proses pengambilan kebijakan.
“Pengawasan kearsipan internal yang kita koordinasikan hari ini merupakan instrumen penting untuk mengukur sejauh mana kesesuaian prinsip, standar, dan kaidah kearsipan telah diterapkan oleh masing-masing organisasi perangkat daerah,” ujar Syarwani, Kamis (19/11/2026).
Ia menekankan, pengawasan harus berjalan secara konsisten dan dibarengi pembinaan berkelanjutan. Dengan demikian, berbagai persoalan administrasi, termasuk risiko kehilangan dokumen negara dan ketidaktertiban pengelolaan arsip, dapat diminimalkan.
Dorong Transformasi Arsip Digital
Selain memperkuat pengawasan, Pemkab Bulungan juga mendorong seluruh OPD mempercepat transformasi pengelolaan arsip melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Menurut Syarwani, digitalisasi arsip menjadi kebutuhan penting dalam mewujudkan birokrasi modern yang lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Pengelolaan dokumen secara digital diharapkan mampu mempercepat pencarian informasi, mempermudah koordinasi antarlembaga, serta meningkatkan keamanan dan keutuhan dokumen pemerintahan.
“Dorong transisi menuju arsip digital yang dinamis, cepat, dan aman, dengan tetap mengutamakan aspek keamanan siber,” tegasnya.
Namun demikian, transformasi digital harus diikuti dengan sistem pengamanan yang memadai agar dokumen pemerintahan tetap terlindungi dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pimpinan OPD Diminta Jadi Teladan
Bupati juga menegaskan bahwa keberhasilan membangun budaya tertib arsip sangat bergantung pada komitmen pimpinan perangkat daerah.
Karena itu, seluruh kepala OPD diminta menjadikan pengelolaan kearsipan sebagai salah satu indikator penting kinerja instansi, bukan sekadar pekerjaan administratif yang diserahkan kepada petugas pengelola arsip.
Komitmen tersebut diperkuat melalui deklarasi dan penandatanganan pakta integritas pelaksanaan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA).
“Pengelolaan kearsipan yang baik tidak akan terwujud tanpa adanya komitmen kuat dari kepala perangkat daerah,” ungkapnya.
Untuk memastikan program berjalan optimal, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bulungan diminta melakukan pendampingan serta evaluasi secara berkala.
Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) juga diarahkan bersinergi dengan Inspektorat Daerah agar pengawasan berlangsung objektif, sekaligus menghasilkan rekomendasi perbaikan bagi perangkat daerah yang masih memiliki kekurangan dalam pengelolaan arsip.
Bupati meminta agar hasil evaluasi tidak berhenti pada penilaian administratif, tetapi harus menjadi dasar pembenahan nyata.
“Berikan rekomendasi yang solutif bagi OPD yang rapor kearsipannya masih perlu dibenahi,” pesannya.
Targetkan Nilai Kearsipan Meningkat pada 2026
Sebagai bentuk pertanggungjawaban, seluruh hasil pengawasan akan dihimpun dalam Laporan Hasil Pengawasan Kearsipan Internal (LAKI) konsolidasi untuk selanjutnya dilaporkan langsung kepada bupati.
Syarwani menargetkan nilai kearsipan Kabupaten Bulungan mengalami peningkatan signifikan pada 2026.
Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya Pemkab Bulungan membangun pemerintahan yang semakin tertib, adaptif terhadap perkembangan teknologi, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
Melalui penguatan pengawasan, pembinaan, serta percepatan digitalisasi, Pemkab Bulungan berharap budaya sadar arsip dapat tumbuh di seluruh perangkat daerah.
Sebab, pemerintahan yang baik tidak hanya diukur dari program pembangunan yang berhasil dilaksanakan, tetapi juga dari kemampuan menjaga setiap dokumen, informasi, dan jejak kebijakan agar dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. (*/adv)





