BULUNGAN, tanjungselor.id – Di balik program besar Makan Bergizi Gratis (MBG), ada kehidupan masyarakat kecil yang ikut menggantungkan harapan. Ketika dua dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, berhenti beroperasi, dampaknya bukan hanya dirasakan oleh pengelola, tetapi juga puluhan pekerja lokal yang kini menghadapi ketidakpastian pekerjaan dan penghasilan.
Suasana haru menyelimuti salah satu dapur SPPG di Jalan Mangga, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan. Para karyawan dan pihak pengelola terlihat saling melepas dalam suasana emosional setelah aktivitas dapur yang selama ini menjadi tempat mereka bekerja harus dihentikan.
Pantauan di lokasi memperlihatkan sejumlah pekerja mulai melepaskan stiker identitas SPPG yang terpasang pada mobil pengangkut makanan MBG. Tidak hanya itu, plang atau papan nama SPPG di lokasi tersebut juga mulai dibuka.
Pemandangan tersebut menjadi gambaran nyata bahwa penghentian operasional dapur bukan sekadar persoalan berhentinya aktivitas sebuah tempat produksi makanan. Ada orang-orang yang harus meninggalkan pekerjaan, ada penghasilan keluarga yang terputus, dan ada harapan yang sebelumnya tumbuh melalui program pemerintah kini harus menghadapi kenyataan berbeda.
Dapur SPPG di Jalan Mangga RT 89 RW 33, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, diketahui berada di bawah naungan Yayasan Najib Fuad Al-Gufran.
Kepala SPPG Yayasan Najib Fuad Al-Gufran, Indah Permata Darusman, mengungkapkan bahwa sejak awal keikutsertaan dalam program MBG, pihaknya tidak hanya berorientasi pada penyediaan makanan bergizi bagi anak-anak, tetapi juga ingin memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar.
Karena itu, tenaga kerja yang direkrut berasal dari warga lokal. Di antaranya ibu rumah tangga, masyarakat yang sedang mencari pekerjaan, hingga mereka yang menjadi tulang punggung keluarga.
Namun, perubahan ketentuan dan penyesuaian operasional yang disampaikan Badan Gizi Nasional (BGN), terutama terkait perhitungan kebutuhan tenaga kerja, dinilai menjadi beban tersendiri bagi pengelola.
Kondisi tersebut disebut turut memengaruhi keputusan penghentian operasional dapur.
“Sejak awal kami menjalankan program ini dengan semangat yang sama seperti visi pemerintah, yaitu tidak hanya menyediakan makanan bergizi bagi anak-anak, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar,” ungkap Indah.
Ia menyayangkan kondisi yang harus dihadapi para pekerja setelah dapur berhenti beroperasi. Sebab, bagi sebagian karyawan, pekerjaan tersebut bukan sekadar aktivitas harian, melainkan sumber penghasilan utama untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
“Bukan hanya program yang terhenti, tetapi ada pekerja yang kehilangan mata pencaharian dan keluarga yang kembali dihantui kekhawatiran untuk memenuhi kebutuhan hidup esok hari,” tuturnya.
Dua Dapur Berhenti, Nasib Pekerja Menjadi Pertanyaan
Berhentinya operasional dua dapur MBG di Bulungan memunculkan pertanyaan mengenai keberlanjutan program sekaligus perlindungan terhadap tenaga kerja lokal yang selama ini terlibat.
Program MBG sejak awal tidak hanya membawa misi pemenuhan gizi bagi anak-anak Indonesia, tetapi juga diharapkan mampu menciptakan perputaran ekonomi di daerah, membuka kesempatan kerja, serta melibatkan masyarakat sekitar.
Namun, ketika dapur berhenti beroperasi, manfaat ekonomi yang sebelumnya dirasakan para pekerja ikut terhenti.
Persoalan ini menjadi pengingat bahwa keberhasilan sebuah program nasional tidak cukup hanya diukur dari jumlah dapur yang dibangun, banyaknya makanan yang didistribusikan, atau besarnya anggaran yang disalurkan. Keberlangsungan tenaga kerja dan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar juga perlu menjadi perhatian.
Pengelola berharap BGN dapat memberikan kepastian regulasi dan mempertimbangkan kondisi nyata para pelaksana di daerah. Perubahan kebijakan diharapkan tidak menimbulkan ketidakpastian yang membuat pengelola kesulitan mempertahankan operasional dan tenaga kerja yang sudah direkrut.
BGN Perlu Beri Penjelasan, Jangan Biarkan Pekerja Menanggung Ketidakpastian
Di sisi lain, persoalan ini perlu ditempatkan secara berimbang. Dalam siaran pers pada 5 November 2026, BGN menegaskan bahwa tidak ada kewajiban bagi SPPG untuk mengurangi jumlah relawan.
Juru Bicara BGN, Tysa Novenny, menjelaskan bahwa angka kebutuhan tenaga kerja yang disampaikan merupakan alternatif perhitungan berdasarkan jumlah penerima manfaat, bukan batas maksimal jumlah relawan yang boleh bekerja.
BGN juga menyebut pengelola dapat menerapkan sistem kerja bergiliran atau shifting untuk menyesuaikan kebutuhan tenaga dengan kapasitas pelayanan dapur, selama biaya operasional tetap mengikuti ketentuan yang berlaku.
Penjelasan tersebut tentu penting. Namun, kondisi dua dapur di Bulungan yang telah menghentikan operasional menunjukkan perlunya komunikasi dan evaluasi lebih lanjut agar kebijakan di tingkat pusat dapat dipahami serta diterapkan secara tepat oleh para pelaksana di daerah.
Pertanyaannya, apakah sudah ada ruang dialog yang cukup antara BGN dan para pengelola SPPG untuk mencari solusi sebelum operasional dapur benar-benar dihentikan?
Sebab, ketika kebijakan mengalami penyesuaian, dampaknya tidak boleh hanya dilihat dari sisi efisiensi dan tata kelola. Ada pekerja yang sudah direkrut, keluarga yang bergantung pada penghasilan mereka, serta masyarakat lokal yang berharap memperoleh kesempatan ekonomi dari program tersebut.
Jangan Sampai Tujuan Besar Program Mengabaikan Nasib Orang Kecil
Penghentian dua dapur MBG di Bulungan semestinya menjadi bahan evaluasi bersama. Bukan untuk saling menyalahkan, melainkan mencari jalan keluar agar tujuan program pemenuhan gizi tetap berjalan tanpa mengabaikan keberlangsungan ekonomi masyarakat.
BGN diharapkan dapat memberikan penjelasan terbuka mengenai persoalan yang dihadapi kedua dapur tersebut, sekaligus membuka ruang komunikasi dengan pengelola dan pihak-pihak yang terdampak.
Pemerintah juga perlu memastikan bahwa setiap perubahan regulasi disertai sosialisasi yang jelas, konsisten, dan mempertimbangkan kemampuan operasional mitra di daerah.
Pada akhirnya, keberhasilan MBG bukan hanya tentang makanan bergizi yang sampai ke meja anak-anak sekolah. Ada dimensi kemanusiaan dan ekonomi yang juga harus dijaga.
Sebab, di balik setiap dapur yang beroperasi, ada tangan-tangan pekerja yang memasak, menyiapkan, membersihkan, mengemas, dan mendistribusikan makanan. Mereka adalah bagian dari mata rantai program yang juga berhak mendapatkan kepastian.
Jangan sampai makanan bergizi tetap menjadi harapan bagi anak-anak, tetapi pada saat yang sama, orang-orang yang selama ini ikut menyiapkannya justru kehilangan harapan untuk menghidupi keluarganya. (*)
