TAJUNG SELOR, tanjungselor.id– Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara terus memperkuat pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Salah satu langkah strategis yang kini dipercepat adalah implementasi SINERGI Kaltara (Sistem Integrasi Nilai Ekonomi Rantai Global Industri untuk Kalimantan Utara) melalui kolaborasi dengan PT Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI).
Program ini tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), tetapi juga menjadi instrumen pemerintah dalam memastikan belanja daerah, program pemberdayaan ekonomi, serta investasi mampu memberikan manfaat ekonomi yang terukur bagi masyarakat.
Komitmen tersebut ditandai dengan kunjungan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Utara, H. Denny Harianto, S.E., M.M., bersama jajaran perangkat daerah ke Kawasan Industri Tanah Kuning–Mangkupadi, di Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Kamis (9/7/2026).
Dalam pertemuan itu, Sekda memaparkan konsep SINERGI Kaltara yang mendapat sambutan positif dari manajemen PT KIPI. Hadir secara langsung E&S Manager PT KIPI Wisnu Sugesti, sementara Project Manager Head Office PT KIPI Noka Prihasto mengikuti pembahasan secara daring.
Usai pemaparan, rombongan meninjau kawasan industri, termasuk area pengembangan UMKM yang telah disiapkan perusahaan. Sekda juga berdialog langsung dengan sejumlah pelaku usaha lokal yang mulai menjalankan aktivitas di kawasan tersebut.
“Saya sangat bersemangat karena sejak tiba di KIPI kami diterima dengan baik oleh manajemen. Program SINERGI Kaltara yang kami susun juga mendapat respons positif,” ujar Denny.
Menurutnya, hasil diskusi menunjukkan PT KIPI telah memiliki berbagai program pemberdayaan UMKM yang sejalan dengan visi Pemprov Kaltara dalam membangun ekosistem ekonomi daerah yang inklusif.
Ia menilai kolaborasi antara pemerintah daerah dan kawasan industri menjadi langkah penting untuk memastikan pelaku usaha lokal memperoleh akses terhadap rantai pasok industri berskala nasional maupun global.
“Kami melihat langsung bagaimana PT KIPI memberikan dukungan kepada UMKM, khususnya di kawasan Tanah Kuning, Mangkupadi, dan Tanjung Selor,” katanya.
Integrasi Data untuk Efektivitas Program
Sebagai tindak lanjut, Pemprov Kaltara bersama PT KIPI akan melakukan pemetaan kebutuhan industri dan potensi UMKM melalui platform SINERGI Kaltara. Integrasi data tersebut diharapkan menjadi dasar penyusunan kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran sekaligus meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran pemerintah.
Melalui sistem tersebut, pemerintah dapat mengetahui secara rinci kebutuhan barang dan jasa industri, sekaligus memetakan kapasitas produksi UMKM lokal agar mampu memenuhi permintaan pasar.
“Seluruh data akan kita integrasikan sehingga kebutuhan industri dan kemampuan UMKM dapat dipetakan dengan baik. Harapannya, 51.840 UMKM di Kaltara memiliki kesempatan berkontribusi secara nyata di kawasan industri,” jelas Denny.
Ia menambahkan, pemanfaatan data terintegrasi juga akan memperkuat akuntabilitas program pembangunan ekonomi daerah karena setiap intervensi pemerintah dapat diukur berdasarkan kebutuhan riil di lapangan.
Mendorong Kemandirian Fiskal Daerah
Lebih jauh, Denny menegaskan SINERGI Kaltara dirancang bukan sekadar sebagai program pemberdayaan UMKM, melainkan sebagai model pembangunan ekonomi daerah yang mampu menciptakan nilai tambah, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan investasi, serta memperkuat kemandirian fiskal daerah melalui tumbuhnya aktivitas ekonomi.
Program tersebut juga diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas UMKM, mulai dari aspek legalitas usaha, kapasitas produksi, standardisasi produk, hingga peningkatan kompetensi sumber daya manusia agar mampu memenuhi kebutuhan industri modern.
“Insyaallah, kita mulai dari KIPI, kemudian akan kita kembangkan ke kawasan lainnya. Harapan kita, UMKM Kaltara tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan nasional, tetapi juga menembus pasar internasional,” pungkasnya.
Dengan percepatan implementasi SINERGI Kaltara, Pemprov optimistis pengelolaan keuangan daerah tidak hanya berfokus pada penyerapan anggaran, tetapi mampu menciptakan efek berganda (multiplier effect) bagi pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan penguatan daya saing Kalimantan Utara sebagai kawasan industri baru di Indonesia.
Apabila ditujukan untuk media ekonomi atau pemerintahan, saya juga bisa membuat versi dengan gaya yang lebih formal dan analitis, menonjolkan aspek efisiensi APBD, akuntabilitas fiskal, serta dampak terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
