TANJUNG SELOR, tanjungselor.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) terus memperkuat transformasi digital sebagai fondasi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, termasuk dalam pengelolaan keuangan daerah dan aset milik pemerintah. Melalui implementasi Smart Province, Pemprov Kaltara menargetkan lahirnya sistem pemerintahan yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, sekaligus mampu menghadirkan pelayanan publik yang cepat dan terintegrasi.
Komitmen tersebut ditegaskan Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setdaprov Kaltara, H. Safi’i, S.T., M.A.P., saat membuka Sosialisasi Akhir Smart Province Kalimantan Utara di Kantor Gubernur Kaltara, Kamis (9/7/2026).
Menurut Safi’i, Smart Province bukan sekadar menghadirkan teknologi atau menambah jumlah aplikasi pemerintahan, melainkan membangun ekosistem digital yang mampu mengintegrasikan perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan, pengawasan aset daerah, hingga pelayanan publik dalam satu tata kelola yang saling terhubung.
“Transformasi digital harus menjadi instrumen untuk memperkuat akuntabilitas pemerintahan. Dengan sistem yang terintegrasi, pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih transparan, data aset lebih akurat, proses pengambilan keputusan lebih cepat, dan pelayanan kepada masyarakat semakin berkualitas,” ujarnya.
Ia menjelaskan, digitalisasi menjadi kebutuhan mendesak seiring meningkatnya tuntutan terhadap tata kelola pemerintahan yang terbuka dan berbasis data. Integrasi sistem informasi antarperangkat daerah diharapkan mampu meminimalkan duplikasi data, meningkatkan efektivitas belanja daerah, sekaligus memperkuat pengawasan terhadap pemanfaatan aset pemerintah.
Safi’i menegaskan, keberhasilan Smart Province sangat bergantung pada kolaborasi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), pemerintah kabupaten dan kota, dunia usaha, perguruan tinggi, komunitas, hingga masyarakat sebagai pengguna layanan.
“Kegiatan sosialisasi akhir ini menjadi momentum penting untuk menyampaikan hasil penyusunan dokumen Smart Province Kaltara sekaligus menyamakan persepsi seluruh pemangku kepentingan mengenai arah pembangunan digital daerah ke depan,” katanya.
Ia berharap seluruh OPD memahami peran strategis masing-masing dalam mendukung implementasi Smart Province, termasuk meningkatkan kualitas data, memperkuat interoperabilitas sistem informasi, menjaga keamanan siber, serta membangun budaya kerja yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.
Menurutnya, kualitas data menjadi elemen utama dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah. Data yang akurat akan menghasilkan perencanaan anggaran yang lebih tepat sasaran, memperkuat pengendalian aset milik daerah, serta mendukung pengambilan kebijakan berbasis bukti.
“Keberhasilan Smart Province bukan diukur dari banyaknya aplikasi yang dimiliki pemerintah, tetapi dari kemampuan teknologi dalam menyelesaikan persoalan masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat tata kelola keuangan daerah, mengoptimalkan pengelolaan aset, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan daya saing daerah secara berkelanjutan,” tegasnya.
Melalui implementasi Smart Province, Pemprov Kaltara optimistis mampu membangun pemerintahan yang semakin adaptif, inovatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Digitalisasi juga diharapkan menjadi pengungkit terciptanya pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang lebih efektif, aset daerah yang tertata dengan baik, serta pelayanan publik yang semakin transparan dan mudah diakses.
Di akhir sambutannya, Safi’i menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen Smart Province Kalimantan Utara. Ia berharap sinergi yang telah terbangun dapat mempercepat terwujudnya pemerintahan digital yang mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus memperkuat kemandirian fiskal dan kualitas tata kelola pemerintahan di Kalimantan Utara. (adv)
