NUNUKAN, tanjungselor.id – Pemerintah Kabupaten Nunukan, melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) terus mematangkan penyusunan dokumen Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal (RAD-PGBPSDL) Tahun 2025–2029. Dokumen ini diharapkan menjadi pedoman dalam memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan kualitas gizi masyarakat, serta mengoptimalkan potensi sumber daya lokal secara berkelanjutan.
Penyusunan dokumen yang bekerja sama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Borneo Tarakan (UBT) tersebut kini memasuki tahap penyelesaian laporan akhir. Untuk menyempurnakan substansi dan menyelaraskan program lintas sektor, Pemerintah Kabupaten Nunukan menggelar Seminar Penyusunan Dokumen RAD-PGBPSDL Tahun 2025–2029 di Lantai 4 Kantor Bupati Nunukan, Jumat (23/10/2026).
Seminar tersebut menjadi forum bagi perangkat daerah, akademisi, dan pemangku kepentingan untuk memberikan masukan serta rekomendasi guna memastikan dokumen yang disusun sesuai dengan kondisi, kebutuhan, dan potensi Kabupaten Nunukan.
Kepala Bappeda Kabupaten Nunukan, Raden Iwan Kurniawan, menegaskan bahwa penyusunan rencana aksi ini tidak sekadar memenuhi kebutuhan administrasi perencanaan, tetapi juga menjadi upaya menyatukan arah kebijakan dan program pembangunan pangan dan gizi di daerah.
“Penyusunan RAD-PGBPSDL Tahun 2025–2029 bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan dokumen perencanaan, tetapi juga menjadi upaya menyatukan arah kebijakan dan program lintas perangkat daerah. Kami ingin rencana aksi ini disusun berdasarkan kondisi riil, kebutuhan masyarakat, serta potensi sumber daya lokal yang dimiliki Kabupaten Nunukan,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya komitmen seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan agar rencana aksi yang disusun dapat diterjemahkan menjadi program dan kegiatan yang terukur, sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.
Dalam pembahasan tersebut, pemanfaatan potensi pangan lokal menjadi salah satu fokus utama. Optimalisasi sumber daya yang dimiliki daerah diharapkan mampu mendukung ketersediaan pangan, meningkatkan kualitas konsumsi masyarakat, serta memperkuat upaya perbaikan status gizi.
Sejumlah indikator pembangunan turut menjadi perhatian dalam penyusunan dokumen, di antaranya Indeks Ketahanan Pangan (IKP), peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura, prevalensi stunting, akses air minum, serta sanitasi layak dan aman.
Berdasarkan data yang dipaparkan dalam seminar, prevalensi stunting Kabupaten Nunukan pada 2025 tercatat sebesar 11,7 persen.
Sementara itu, realisasi akses air minum melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) mencapai 62,04 persen, dengan target 64,51 persen sebagaimana tercantum dalam Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nunukan Tahun 2025.
Pada sektor sanitasi, data Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nunukan mencatat sebanyak 51.777 dari total 60.250 kepala keluarga telah memiliki akses sanitasi layak pada 2025, atau sebesar 85,90 persen.
Capaian dan target tersebut menjadi bagian penting dalam mengidentifikasi tantangan pembangunan pangan dan gizi di Kabupaten Nunukan. Upaya peningkatan kualitas gizi masyarakat membutuhkan pendekatan terpadu yang tidak hanya berfokus pada sektor kesehatan, tetapi juga melibatkan sektor pertanian, penyediaan air minum, sanitasi, dan bidang pembangunan terkait lainnya.
Ketua Tim Penyusunan RAD-PGBPSDL dari UBT, Muhammad Asfihannur Arifin, menekankan pentingnya penggunaan data yang valid serta pendekatan berbasis potensi lokal dalam merumuskan strategi dan rekomendasi pembangunan.
“Dokumen RAD-PGBPSDL harus mampu menggambarkan kondisi pangan dan gizi di Kabupaten Nunukan secara komprehensif. Karena itu, data yang valid, identifikasi permasalahan, serta pemetaan potensi sumber daya lokal menjadi dasar penting dalam merumuskan strategi dan rekomendasi yang sesuai dengan kebutuhan daerah,” tegasnya.
Melalui penyusunan dokumen ini, Pemerintah Kabupaten Nunukan berharap arah kebijakan dan pelaksanaan program pangan dan gizi ke depan semakin terintegrasi, terukur, dan tepat sasaran. Rencana aksi tersebut juga diharapkan mampu memperkuat koordinasi antarsektor dalam mendukung pencapaian target pembangunan daerah.
Seminar ini menjadi salah satu tahapan penting untuk menghimpun masukan substantif sebelum laporan akhir RAD-PGBPSDL Tahun 2025–2029 disempurnakan. Dengan dukungan pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan seluruh pemangku kepentingan, dokumen tersebut diharapkan tidak hanya menjadi pedoman perencanaan, tetapi juga menjadi landasan pelaksanaan program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Nunukan.(*/adv)
