JAKARTA, tanjungselor.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) kembali mengukir prestasi di tingkat nasional dengan meraih dua penghargaan bergengsi dalam Anugerah Adinata Syariah 2026. Capaian tersebut menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat pengembangan ekonomi dan keuangan syariah sebagai salah satu pilar pembangunan daerah yang inklusif, berkelanjutan, dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dua penghargaan yang berhasil diraih yakni Kategori Literasi Ekonomi dan Keuangan Syariah serta The New Emerging Sharia Economic Region. Penghargaan diserahkan kepada Gubernur Kalimantan Utara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., yang didampingi Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (KISP) Kaltara, Dr. H. Iskandar, S.IP., M.Si., pada malam puncak Anugerah Adinata Syariah 2026 di Auditorium Bank Mega, Jakarta, Senin (6/7).
Penghargaan yang diinisiasi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) bersama CNN Indonesia tersebut merupakan bentuk apresiasi kepada pemerintah daerah yang dinilai berhasil mengembangkan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah secara berkelanjutan.
Bagi Pemprov Kaltara, penghargaan ini tidak hanya menjadi pengakuan atas berbagai program yang telah dijalankan, tetapi juga memperkuat semangat menghadirkan tata kelola pembangunan yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui sektor keuangan syariah.
Selaras dengan upaya pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan inovatif, pengembangan ekonomi syariah diyakini mampu memperluas akses pembiayaan masyarakat, memperkuat sektor UMKM, serta mengoptimalkan pemanfaatan instrumen keuangan sosial untuk mendukung pembangunan yang lebih merata.
Pada kesempatan tersebut, Wakil Presiden RI ke-13 K.H. Ma’ruf Amin menyampaikan bahwa sektor keuangan syariah Indonesia terus menunjukkan pertumbuhan yang menggembirakan.
“Tercatat sektor keuangan syariah memiliki kinerja tahunan yang kuat. Total aset keuangan syariah tumbuh 10,6 persen secara tahunan, melampaui pertumbuhan sektor keuangan nasional sebesar 10 persen,” ujarnya.
Ia menjelaskan, hingga Maret 2026 total aset keuangan syariah nasional telah mencapai Rp10.542 triliun. Capaian tersebut melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dengan rasio aset keuangan syariah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 52 persen, lebih tinggi dibanding target 45,38 persen.
Menurutnya, Anugerah Adinata Syariah diharapkan tidak sekadar menjadi ajang apresiasi, tetapi juga menjadi pemicu lahirnya berbagai inovasi daerah dalam memperkuat ekonomi dan keuangan syariah sebagai fondasi pembangunan nasional.
Sejalan dengan visi tersebut, Pemprov Kaltara akan terus mengakselerasi berbagai program strategis, mulai dari percepatan sertifikasi halal bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), peningkatan literasi ekonomi dan keuangan syariah, hingga penguatan pemanfaatan instrumen keuangan sosial syariah.
Bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kalimantan Utara, penguatan ekosistem ekonomi syariah menjadi bagian dari upaya mendorong pengelolaan keuangan daerah yang adaptif terhadap berbagai instrumen pembiayaan dan pembangunan. Sinergi antarperangkat daerah diharapkan mampu menghadirkan kebijakan fiskal yang semakin berkualitas, memperkuat daya saing ekonomi daerah, serta menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Kalimantan Utara. (adv)
