TANJUNG SELOR, tanjungselor.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) memastikan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap berjalan hingga akhir tahun anggaran 2026. Kepastian tersebut menjadi komitmen pemerintah daerah dalam menjaga hak pegawai di tengah penerapan kebijakan efisiensi belanja daerah dan dinamika kondisi fiskal.
Penegasan itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltara, H. Denny Harianto, S.E., M.M., saat memberikan keterangan di Tanjung Selor, Rabu (5/8/2026).
Menurut Denny, Pemprov Kaltara telah melakukan langkah-langkah pengelolaan keuangan daerah secara terukur agar alokasi TPP yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 tetap dapat direalisasikan hingga Desember.
“Terkait kebijakan anggaran, kami sudah memastikan bahwa TPP yang telah dianggarkan pada tahun 2026 tetap terjaga dan dapat dibayarkan hingga bulan Desember,” tegas Denny.
Pernyataan tersebut sekaligus menjawab kekhawatiran sebagian ASN menyusul kondisi fiskal yang tengah mengalami tekanan di berbagai daerah. Di sejumlah pemerintah daerah, kebijakan efisiensi anggaran bahkan berdampak pada pengurangan hingga penghentian pembayaran TPP, bahkan terdapat daerah yang mengambil langkah merumahkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Namun demikian, Denny memastikan kondisi tersebut tidak terjadi di lingkungan Pemprov Kaltara. Ia meminta seluruh ASN tetap fokus menjalankan tugas dan tidak terpengaruh oleh berbagai informasi yang berkembang terkait kebijakan efisiensi anggaran.
Lebih lanjut, Denny menjelaskan bahwa efisiensi anggaran bukan sekadar memangkas belanja, melainkan mengoptimalkan penggunaan APBD agar setiap pengeluaran pemerintah memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
“Yang terpenting adalah memastikan setiap rupiah yang kita belanjakan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” ujarnya.
Dalam perspektif pengelolaan keuangan daerah, kata Denny, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) harus memperkuat disiplin anggaran, melakukan evaluasi terhadap program dan kegiatan, serta memastikan belanja daerah diarahkan pada program-program prioritas yang berdampak langsung terhadap pelayanan publik dan pembangunan daerah.
Ia mengakui kondisi fiskal pada semester kedua hingga akhir tahun masih bersifat dinamis. Oleh karena itu, koordinasi dan sinergi antarpemangku kepentingan di lingkungan Pemprov Kaltara menjadi kunci menjaga stabilitas pelaksanaan APBD.
“Saya berharap kita semua memahami langkah-langkah yang harus ditempuh agar kondisi ini dapat kita hadapi bersama,” katanya.
Di sisi lain, kepastian pembayaran TPP diharapkan menjadi dorongan bagi ASN untuk meningkatkan produktivitas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas pemerintahan.
Denny menegaskan bahwa keberlangsungan pemberian TPP harus diimbangi dengan peningkatan kualitas kinerja dan pelayanan publik sebagai bentuk akuntabilitas penggunaan keuangan daerah.
“Kalau TPP sudah dipastikan aman, maka tunjukkan kinerja terbaik. Tingkatkan pelayanan kepada masyarakat agar manfaat kehadiran pemerintah benar-benar dirasakan,” pungkasnya. (*/adv)
