MAHULU, tanjungselor.id – Komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam memperkuat konektivitas wilayah perbatasan kembali ditegaskan melalui peninjauan langsung Wakil Gubernur Kalimantan Utara, Ingkong Ala, S.E., M.Si., ke ruas jalan Kilometer (KM) 95 yang menghubungkan Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur, Kamis (2/7/2026).
Perjalanan menuju lokasi menjadi gambaran nyata tantangan yang masih dihadapi masyarakat. Selama hampir sembilan jam, rombongan harus melewati jalan berlumpur, tanjakan curam, hingga sejumlah titik yang mengalami kerusakan berat. Kendaraan beberapa kali terjebak di kubangan lumpur dan harus saling ditarik agar dapat melanjutkan perjalanan.
Bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, kondisi tersebut bukan sekadar persoalan akses transportasi, melainkan menyangkut efektivitas pelayanan publik, efisiensi distribusi logistik, hingga percepatan pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan.
Dari perspektif pengelolaan keuangan dan aset daerah, pembangunan infrastruktur jalan merupakan investasi jangka panjang yang memberikan manfaat luas bagi masyarakat. Jalan yang layak akan meningkatkan nilai aset daerah, memperkuat konektivitas antarwilayah, serta menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif.
Wakil Gubernur Ingkong Ala menegaskan bahwa hasil peninjauan lapangan akan menjadi bahan evaluasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam merumuskan langkah percepatan penanganan bersama pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, serta perusahaan yang beroperasi di sekitar kawasan tersebut.
“Hasil tinjauan lapangan ini akan menjadi bahan evaluasi Pemprov Kaltara untuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat, Pemprov Kaltim dan pihak perusahaan terkait perbaikan infrastruktur jalan perbatasan,” ujarnya.
Menurutnya, pembangunan jalan perbatasan tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja. Dibutuhkan sinergi lintas pemerintah dan dukungan seluruh pemangku kepentingan agar akses yang selama ini menjadi hambatan mobilitas masyarakat dapat segera ditingkatkan.
“Saya berharap ini menjadi langkah awal percepatan pembangunan perbaikan jalan akses perbatasan, agar konektivitas Kaltara-Kaltim semakin lancar dan tidak lagi menjadi kendala ekonomi masyarakat setempat,” tambahnya.
Konektivitas yang baik diyakini akan memberikan dampak langsung terhadap penurunan biaya transportasi, kelancaran distribusi barang dan jasa, meningkatnya aktivitas perdagangan, hingga terbukanya peluang investasi baru yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Sejalan dengan prinsip tata kelola keuangan daerah yang efektif, setiap pembangunan infrastruktur harus mampu menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penguatan jaringan jalan menjadi bagian penting dalam menjaga nilai aset pemerintah sekaligus mendukung pemerataan pembangunan hingga kawasan terdepan.
Peninjauan lapangan tersebut juga menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang berbasis kondisi riil di lapangan, sehingga alokasi anggaran dapat diarahkan secara tepat sasaran, efektif, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara untuk terus mengawal pembangunan kawasan perbatasan menjadi bagian dari upaya mewujudkan pemerataan pembangunan antarwilayah. Infrastruktur yang andal diharapkan mampu memperkuat daya saing daerah sekaligus menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Turut mendampingi Wakil Gubernur dalam peninjauan tersebut, Wakil Bupati Mahakam Ulu Suhuk, S.E., Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Malinau Agustinus, Ketua DPRD Mahakam Ulu Devung Paran, A.Md., Keb., S.H., beserta anggota DPRD Mahakam Ulu, Kepala Bapperida Kalimantan Utara Bertius, S.Hut., Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Kalimantan Utara Saiful Bachry, S.E., Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setdaprov Kalimantan Utara Jaini, S.Hut., M.P., perwakilan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), serta PT Tujuan Mulia Makmur (TMM). (adv)
