TANJUNG SELOR, tanjungselor.id– Stabilitas keamanan merupakan fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, pengelolaan keuangan daerah yang sehat, serta perlindungan aset milik pemerintah. Di tengah peringatan Hari Bhayangkara ke-80, Provinsi Kalimantan Utara kembali mencatatkan prestasi membanggakan dengan menempati posisi sebagai provinsi teraman kedua di Indonesia setelah Bali.
Capaian tersebut menjadi indikator bahwa sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta partisipasi aktif masyarakat telah berhasil menciptakan iklim yang aman, kondusif, dan mendukung percepatan pembangunan.
Gubernur Kalimantan Utara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., menyampaikan apresiasi atas keberhasilan tersebut usai menghadiri Upacara dan Syukuran Hari Bhayangkara ke-80 di Markas Kepolisian Daerah Kalimantan Utara, Rabu (1/7/2026).
Menurut Gubernur, predikat sebagai provinsi teraman kedua merupakan hasil kerja bersama seluruh elemen daerah yang selama ini menjaga stabilitas sosial dan keamanan di Bumi Benuanta.
“Kita bersyukur Kaltara menjadi provinsi teraman nomor dua di Indonesia setelah Bali. Capaian ini harus terus kita pertahankan bahkan ditingkatkan,” ujar Gubernur.
Dalam perspektif pengelolaan keuangan dan aset daerah, kondisi keamanan yang terjaga memberikan dampak strategis terhadap efektivitas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Program pembangunan dapat berjalan sesuai perencanaan, aset pemerintah terlindungi dengan baik, serta pelayanan publik dapat diberikan secara optimal kepada masyarakat.
Keamanan yang kondusif juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modal di Kalimantan Utara. Masuknya investasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, memperluas aktivitas usaha masyarakat, serta memperkuat kapasitas fiskal daerah melalui meningkatnya aktivitas ekonomi dan penerimaan daerah.
Gubernur menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga oleh stabilitas keamanan yang mampu menjamin kepastian berusaha dan keberlangsungan investasi.
Ia juga menekankan pentingnya kekompakan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah sebagai modal utama menjaga stabilitas. Menurutnya, komunikasi yang intensif antarpimpinan daerah menjadi kunci dalam menyelesaikan berbagai persoalan secara cepat dan tepat.
“Kami sering bertemu, berdiskusi, bahkan ngopi bersama untuk memastikan komunikasi tetap terjalin dan setiap persoalan bisa segera diselesaikan,” ungkapnya.
Senada dengan itu, Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Utara, Irjen Pol. Djati Wiyoto Abadhy, menegaskan bahwa keamanan daerah merupakan hasil kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Komunikasi yang terbuka dan koordinasi yang cepat membuat berbagai potensi gangguan keamanan dapat diantisipasi sehingga stabilitas daerah tetap terjaga.
Bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, keamanan bukan sekadar indikator ketertiban, tetapi merupakan modal pembangunan yang bernilai strategis. Lingkungan yang aman akan meningkatkan efektivitas pemanfaatan aset daerah, mempercepat realisasi program pembangunan, mengurangi berbagai risiko penyelenggaraan pemerintahan, serta menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan.
Semangat Hari Bhayangkara ke-80 menjadi momentum memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dunia usaha, dan masyarakat dalam menjaga kondusivitas wilayah. Dengan keamanan yang terus terpelihara, Kalimantan Utara diharapkan semakin mampu mengoptimalkan potensi ekonomi, memperkuat kemandirian fiskal, dan mewujudkan pembangunan yang inklusif serta berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Bumi Benuanta. (adv)
