TANJUNG SELOR, tanjungselor.id — Perpustakaan di Kalimantan Utara didorong untuk terus bertransformasi menjadi ruang belajar, pemberdayaan, sekaligus penggerak peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pesan tersebut mengemuka dalam Stakeholder Meeting (SHM) Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) tingkat Provinsi Kalimantan Utara, yang digelar di Tanjung Selor, Rabu (21/10/2026).
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Provinsi Kaltara, Ir. Yosua Batara Payangan, ST., M.Si., menegaskan bahwa TPBIS merupakan program strategis untuk memperkuat fungsi perpustakaan agar semakin relevan dengan kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, perpustakaan tidak boleh hanya dipandang sebagai tempat membaca dan menyimpan koleksi buku. Lebih dari itu, perpustakaan harus hadir sebagai ruang pembelajaran sepanjang hayat yang mampu membantu masyarakat meningkatkan keterampilan, pengetahuan, serta kualitas hidup.
“Melalui pendekatan berbasis inklusi sosial, perpustakaan diharapkan tidak hanya menjadi pusat informasi, tetapi juga pusat pemberdayaan masyarakat yang memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas hidup,” demikian disampaikan dalam sambutan Kepala DPK Kaltara.
Perpustakaan Desa Jadi Ujung Tombak
Penguatan TPBIS juga diarahkan hingga tingkat desa, kelurahan dan Taman Bacaan Masyarakat (TBM).
Langkah tersebut dinilai penting karena perpustakaan yang berada dekat dengan masyarakat memiliki peluang lebih besar untuk menjawab kebutuhan lokal, termasuk membantu masyarakat memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang dapat menunjang kemandirian ekonomi.
Karena itu, perluasan program TPBIS tidak cukup hanya mengandalkan pemerintah daerah. Dibutuhkan keterlibatan pemerintah desa, dunia usaha, perguruan tinggi, komunitas, perbankan, media, hingga para pegiat literasi.
Pemerintah desa bahkan dipandang sebagai salah satu pemangku kepentingan kunci dalam menjaga keberlanjutan program.
Penguatan peran tersebut dapat dilakukan melalui diseminasi kebijakan yang mendorong dukungan sumber daya dari APBDes, termasuk Dana Desa, sesuai ketentuan yang berlaku.
Dukungan itu diharapkan mampu memperkuat kelembagaan perpustakaan desa sekaligus memastikan kegiatan literasi tidak berhenti sebagai program sesaat.
Efisiensi Anggaran Bukan Alasan Berhenti Berinovasi
Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, pengembangan literasi memang menghadapi tantangan. Namun kondisi tersebut dinilai tidak seharusnya menjadi alasan untuk menghentikan berbagai upaya pemberdayaan masyarakat melalui perpustakaan.
Yosua menekankan pentingnya mengubah keterbatasan anggaran menjadi ruang untuk memperkuat inovasi dan kolaborasi.
Kegiatan TPBIS dapat diintegrasikan dengan program perangkat daerah lainnya, memanfaatkan sumber daya yang telah tersedia, memperluas kemitraan, serta memanfaatkan teknologi dan jejaring digital.
“Efisiensi anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan semangat membangun literasi dan memberdayakan masyarakat,” menjadi salah satu pesan penting dalam pertemuan tersebut.
Dengan pendekatan itu, setiap kegiatan diharapkan tidak hanya terlaksana secara administratif, tetapi juga memiliki hasil yang terukur dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Bangun Ekosistem Literasi Bersama
Stakeholder Meeting TPBIS tingkat Provinsi Kaltara diikuti berbagai unsur, mulai dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, Bappeda, dinas perpustakaan, dinas pemberdayaan masyarakat dan desa, Diskominfo, perguruan tinggi, Bank Indonesia, Bunda Literasi, Forum TJSLBU, pemerintah desa, perpustakaan desa, TBM, Forum TBM, pegiat literasi hingga media.
Kehadiran berbagai unsur tersebut menunjukkan bahwa pembangunan budaya literasi membutuhkan ekosistem yang kuat dan tidak dapat dikerjakan oleh satu institusi saja.
Pertemuan ini memiliki sejumlah tujuan, antara lain memperkuat sinergi dan kolaborasi pemangku kepentingan, membangun komitmen lintas sektor untuk memperluas dan mereplikasi program TPBIS secara mandiri, serta mendorong peningkatan budaya literasi melalui perpustakaan desa, kelurahan dan TBM.
Melalui kolaborasi tersebut, diharapkan terbentuk jejaring antara perpustakaan dengan berbagai pemangku kepentingan, sekaligus lahir kebijakan yang mendukung keberlanjutan program hingga tingkat desa.
Dari Literasi Menuju Kesejahteraan
Bagi DPK Kaltara, keberhasilan TPBIS pada akhirnya tidak semata-mata diukur dari jumlah kegiatan atau banyaknya koleksi buku yang tersedia.
Ukuran yang lebih penting adalah seberapa jauh perpustakaan mampu memberikan manfaat nyata bagi kehidupan masyarakat.
Pengetahuan yang diperoleh dari perpustakaan diharapkan dapat diterapkan menjadi keterampilan, keterampilan berkembang menjadi produktivitas, dan produktivitas pada akhirnya dapat berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga dan masyarakat.
Karena itu, semangat yang dibangun dalam Stakeholder Meeting tersebut adalah menjadikan literasi sebagai gerakan bersama.
“Literasi untuk kesejahteraan” bukan sekadar slogan, tetapi menjadi arah agar perpustakaan benar-benar hadir sebagai bagian dari solusi atas berbagai tantangan masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, DPK Kaltara juga menyampaikan apresiasi kepada Perpustakaan Nasional RI atas dukungan pembinaan dan pengembangan perpustakaan daerah, termasuk melalui bantuan bahan bacaan bermutu yang dinilai memberikan dampak positif terhadap peningkatan literasi di daerah.
Yosua berharap pertemuan tersebut menjadi momentum memperkuat komitmen seluruh pihak untuk membangun TPBIS yang berkelanjutan di Kalimantan Utara.
Sebab, ketika perpustakaan hadir lebih dekat dengan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan bergerak bersama, literasi tidak lagi berhenti pada aktivitas membaca, tetapi dapat menjadi jalan menuju masyarakat yang lebih berdaya, mandiri dan sejahtera. (*)
